Bank Jakarta Selesaikan Penyaluran Dana Rp 1 Triliun, Siap Perluas Pembiayaan dan Dorong Pemulihan Ekonomi 2025–2026

Bank Jakarta telah menuntaskan penyaluran dana pemerintah sebesar Rp 1 triliun yang ditempatkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam periode 12–21 November 2025. Penyaluran tersebut diselesaikan 100% tepat waktu, sesuai mandat pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah menjelang akhir tahun.

Dana tersebut diarahkan terutama ke sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect tinggi, termasuk UMKM, perdagangan, pertanian modern, industri kreatif, hingga sektor layanan digital yang kini menjadi tulang punggung ekonomi perkotaan.

Laporan realisasi penyaluran juga telah disampaikan secara resmi kepada Kemenkeu sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

“Setelah seluruh dana pemerintah tersalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dari likuiditas internal yang kuat dan sehat,” ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, Selasa (2/12/2025).

Siap Menyalurkan Dana Skala Lebih Besar

Bank Jakarta menyatakan telah menyiapkan pipeline pembiayaan yang lebih besar dan lebih terukur apabila pemerintah kembali mempercayakan penempatan dana dalam skala yang lebih tinggi.

Pipeline ini mencakup:

• Pembiayaan UMKM berbasis digital

• Kredit modal kerja sektor perdagangan

• Pembiayaan konstruksi dan infrastruktur daerah

• Kredit hijau (green financing) untuk proyek ramah lingkungan

• Pembiayaan ultra-mikro yang bekerja sama dengan pemda dan BUMD

Agus menjelaskan bahwa kesiapan ini tidak lepas dari kondisi Bank Jakarta yang semakin kuat. Berdasarkan penilaian OJK semester I 2025, Bank Jakarta dinyatakan berada pada kategori "Sehat", didukung oleh:

• Likuiditas terjaga

• Kualitas aset membaik

• NPL (non-performing loan) terkendali di bawah rata-rata industri

• Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang stabil

“Kondisi tersebut memperkuat kemampuan kami dalam mengelola pembiayaan skala besar secara prudent,” ujar Agus.

Selain itu, Bank Jakarta juga mencatat peningkatan penggunaan layanan digital banking, termasuk kenaikan transaksi mobile banking lebih dari 25% YoY. Hal ini memperkuat efisiensi penyaluran kredit ke sektor produktif.

Komitmen Sinergi dengan Pemerintah dan Regulator

Bank Jakarta menyatakan tetap siap mendukung kebijakan fiskal dan program pemulihan ekonomi nasional, terutama di wilayah DKI Jakarta.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, OJK, dan seluruh regulator melalui tata kelola yang kuat dan penyaluran pembiayaan yang akuntabel,” tambah Agus.

Bank Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada:

• penciptaan lapangan kerja,

• penguatan UMKM,

• pengembangan ekonomi digital,

• serta mendukung instruksi pemerintah terkait inklusi keuangan.

Pemerintah Siapkan Rp 1 Triliun untuk Insentif Daerah, Potensi Ditambah

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun sebagai insentif untuk pemerintah daerah (pemda). Dana insentif ini diberikan atas kinerja dan pencapaian pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang akan dinilai meliputi:

• tingkat pertumbuhan ekonomi daerah,

• kualitas pengelolaan anggaran,

• penurunan pengangguran,

• peningkatan investasi,

• pencapaian digitalisasi daerah,

• dan keberhasilan pengendalian inflasi.

Purbaya menyebut bahwa tambahan anggaran sedang dipertimbangkan usai adanya permintaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang ingin memperluas cakupan insentif.

“Sudah ada dana Rp 1 triliun yang disiapkan untuk reward. Pak Airlangga meminta tambahan, nanti kami lihat kebutuhannya,” ujar Purbaya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Minggu (30/11/2025).

Tambahan anggaran tersebut direncanakan akan diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat.

“Daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja akan diberikan insentif tambahan,” jelas Purbaya.

Program insentif ini dipastikan mulai berjalan pada 2026, mengingat alokasi anggaran 2025 sudah hampir sepenuhnya terserap.

Konteks Ekonomi 2025–2026: Tantangan dan Momentum

Penempatan dana pemerintah ke perbankan daerah seperti Bank Jakarta menjadi salah satu strategi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, di tengah:

• pelemahan daya beli di beberapa daerah,

• perlunya stimulus untuk UMKM,

• tekanan global dari perlambatan ekonomi AS dan Tiongkok,

• kebutuhan pembiayaan untuk proyek infrastruktur daerah.

Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Q3 2025, kredit perbankan tumbuh sekitar 10,2% YoY, dengan kredit UMKM meningkat lebih tinggi yakni 12,8% YoY. Pemerintah menilai angka tersebut dapat meningkat apabila dukungan likuiditas terus diperkuat.

Outlook: Bank Jakarta Diproyeksi Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi DKI

Dengan realisasi penyaluran dana pemerintah yang cepat dan kemampuan ekspansi kredit yang stabil, Bank Jakarta diproyeksikan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di 2026.

Beberapa program strategis yang akan digarap:

• Digitalisasi layanan UMKM dan merchant lokal

• Kredit produktif dengan bunga bersaing

• Pembiayaan proyek publik Pemprov DKI

• Kemitraan pembiayaan hijau untuk transportasi dan energi bersih

Bank Jakarta juga diperkirakan akan meningkatkan kerja sama dengan BUMD DKI untuk memperbesar inklusi keuangan di wilayah metropolitan.