Senat AS Rilis Aturan Baru untuk Mengatur Pasar Kripto

Senat AS Rilis Aturan Baru untuk Mengatur Pasar Kripto

Senat AS Rilis Draf RUU Struktur Pasar Kripto

Komite Pertanian Senat Amerika Serikat telah merilis draf rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan mengatur bagaimana Commodity Futures Trading Commission (CFTC) akan mengawasi pasar spot kripto. Langkah ini menjadi versi Senat dari Clarity Act milik DPR AS, yang sama-sama bertujuan menciptakan aturan yang jelas untuk perdagangan aset kripto di Amerika Serikat.

Draf ini masih dalam tahap pembahasan awal, dengan beberapa bagian diberi tanda kurung sebagai catatan bahwa para anggota parlemen belum mencapai kesepakatan penuh. Meski begitu, ini tetap merupakan langkah penting untuk memperjelas batas kewenangan antara CFTC dan Securities and Exchange Commission (SEC) — dua lembaga yang selama ini kerap tumpang tindih dalam mengatur sektor kripto.

Namun, pembahasan RUU ini bisa saja tertunda karena Senat saat ini tengah fokus pada penyelesaian penutupan pemerintahan (government shutdown) akibat sengketa anggaran.

Menurut laporan, staf Senat tetap bekerja pada akhir pekan untuk menyelesaikan draf ini, sementara anggota parlemen bernegosiasi untuk membuka kembali pemerintahan. Draf terbaru ini dipimpin oleh Senator John Boozman (Republik) dan Senator Cory Booker (Demokrat).

Isi utama draf RUU ini mencakup:

  • Definisi istilah penting seperti “blockchain” dalam konteks Commodity Exchange Act.
  • Instruksi bagi CFTC dan SEC untuk menyusun peraturan bersama, termasuk pengelolaan portofolio yang berisi aset kripto dan sekuritas tradisional, serta pengawasan terhadap perantara seperti bursa dan broker.

Beberapa bagian masih belum final.
Misalnya:

  • Salah satu bagian menyebut bahwa beberapa anggota Demokrat menilai Komite Pertanian tidak memiliki kewenangan penuh atas topik tertentu dan ingin bekerja sama dengan Komite Perbankan.
  • Bagian lain mengusulkan agar CFTC memiliki setidaknya dua komisaris dari partai minoritas dalam struktur kepemimpinannya. Saat ini, CFTC hanya dipimpin oleh Pejabat Ketua Sementara Caroline Pham.

Mantan Presiden Donald Trump telah menominasikan Mike Selig dari divisi kripto SEC untuk menjadi ketua baru CFTC, namun belum mengajukan calon komisaris lainnya.

Direktur Eksekutif DeFi Education Fund, Amanda Tuminelli, mengatakan bahwa pihaknya berharap bagian yang membahas DeFi (Decentralized Finance) akan diisi dengan perlindungan bagi para pengembang, terutama bagi mereka yang hanya membuat perangkat lunak tanpa menyimpan atau mengendalikan dana pengguna.

Komite Pertanian bertanggung jawab atas pengawasan CFTC, sementara Komite Perbankan mengawasi SEC. Kedua komite ini harus menyetujui versi RUU masing-masing sebelum dibawa ke tahap berikutnya. Namun, masih ada perbedaan pendapat di antara para anggota Senat mengenai apakah RUU ini sudah siap untuk masuk ke tahap markup — yaitu proses resmi untuk membahas dan mengubah isi RUU sebelum pemungutan suara di tingkat komite.

Di internal Komite Perbankan Senat, anggota Partai Republik juga belum sepenuhnya sepakat, terutama Senator John Kennedy yang dikenal kritis terhadap draf tersebut.
Sementara itu, sejumlah Demokrat, termasuk Senator Elizabeth Warren, masih menolak keras perluasan regulasi pro-kripto karena menilai industri ini berisiko tinggi dan menimbulkan konflik kepentingan terkait keterlibatan pribadi Donald Trump di sektor kripto.

Jadwal pembahasan RUU ini telah mengalami beberapa kali penundaan — mulai dari target awal bulan Agustus, mundur ke September, kemudian November, dan kini kemungkinan baru akan selesai akhir tahun 2025.
Negosiasi sempat terhenti akibat usulan kontroversial yang dianggap dapat mengancam ekosistem DeFi, namun pertemuan terbaru antara CEO perusahaan kripto dan para senator kunci berhasil menghidupkan kembali pembahasan.

Menurut Ron Hammond, Kepala Kebijakan dan Advokasi di Wintermute, proses legislasi ini masih akan memakan waktu cukup lama sebelum sampai ke tahap pemungutan suara di Senat.

“Kemungkinan satu atau kedua komite dapat menyetujui versi RUU mereka masing-masing sebelum akhir tahun,” ujarnya. “Namun setelah itu, prosesnya masih panjang karena kedua versi harus digabungkan dan disesuaikan dengan kepentingan politik yang berbeda-beda.”

Ia menambahkan bahwa pemungutan suara di Senat mungkin baru akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2026, setelah melalui berbagai tahap persiapan.