Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) memutuskan untuk menunda rencana pembuatan aturan khusus terkait saham tokenisasi. Sebelumnya, regulator tersebut diperkirakan akan merilis kerangka regulasi yang memungkinkan perusahaan crypto memperdagangkan versi digital saham di blockchain.

Menurut Bloomberg, SEC memilih menunda proyek tersebut setelah melakukan diskusi dengan pihak bursa saham dan pelaku industri keuangan.

Salah satu kekhawatiran utama adalah penggunaan “third-party tokens.” Artinya, beberapa platform crypto bisa menerbitkan versi tokenisasi saham perusahaan publik tanpa persetujuan resmi dari perusahaan terkait. Banyak pakar keuangan dan mantan regulator menilai hal ini berisiko tinggi.

Masalahnya bukan hanya soal teknologi. Pasar saham tradisional sudah memiliki aturan ketat terkait dividen, hak suara, dan pencatatan pemegang saham. Jika saham diperdagangkan dalam bentuk token di berbagai blockchain, regulator khawatir akan muncul fragmentasi pasar dan masalah operasional.

Situasi ini menunjukkan bahwa tokenisasi jauh lebih kompleks dibanding sekadar memindahkan aset ke blockchain. Sistem hukum dan infrastruktur keuangan yang ada juga perlu disesuaikan secara besar-besaran.

Meski begitu, tokenisasi tetap memiliki potensi besar, seperti:

• penyelesaian transaksi yang hampir instan;
• biaya perantara yang lebih rendah;
• likuiditas global yang lebih baik;
• akses pasar keuangan yang lebih luas.

Banyak bank besar di Amerika Serikat dan Eropa kini mulai mengembangkan infrastruktur tokenisasi. Beberapa perusahaan besar Wall Street juga diam-diam mempercepat proyek aset digital mereka.

Namun, penundaan ini bukan berarti pemerintah AS menolak crypto. Regulator justru ingin memastikan integrasi aset digital dilakukan secara hati-hati dan berada di bawah aturan yang jelas.

Komisioner SEC Hester Peirce menjelaskan bahwa proposal tersebut hanya mencakup representasi digital dari saham yang sudah tercatat di bursa tradisional. Proposal itu tidak mencakup aset sintetis maupun instrumen spekulatif.

Di sisi lain, pemerintah AS tetap menunjukkan dukungan terhadap perkembangan crypto. Persetujuan ETF Bitcoin spot tahun lalu menjadi tonggak penting karena membuka jalan bagi produk crypto masuk ke pasar institusional tradisional.

Sementara itu, Kongres AS juga tengah membahas proposal ARMA yang bertujuan membentuk cadangan strategis Bitcoin federal yang akan disimpan jangka panjang oleh Departemen Keuangan AS. Hal ini menunjukkan bahwa Washington mulai melihat Bitcoin sebagai aset strategis negara, bukan sekadar instrumen spekulasi.

Meski demikian, regulator tetap berhati-hati setelah berbagai kebangkrutan dan skandal besar di industri crypto sejak 2022. SEC ingin menghindari adopsi yang terlalu cepat yang berpotensi merusak kepercayaan investor.

Untuk saat ini, strategi SEC terlihat jelas: menguji sistem terlebih dahulu, membuat regulasi yang matang, lalu memperluas implementasi secara bertahap. Penundaan ini dinilai sebagai langkah kehati-hatian, bukan penolakan terhadap teknologi tokenisasi.