Purbaya Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,5% pada 2027, Jadi Langkah Awal Menuju Target 8% di 2029

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%, sebagai bagian dari peta jalan menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Target tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Selasa (9/6/2026).

“Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Pemerintah menilai percepatan pertumbuhan perlu dilakukan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi.

Sinergi Kebijakan Jadi Kunci

Purbaya menegaskan, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga membutuhkan koordinasi erat antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dan investasi pemerintah.

Menurutnya, KEM-PPKF 2027 memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh instrumen kebijakan ekonomi bergerak dalam arah yang sama guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

“Melalui KEM-PPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan,” kata Purbaya.

Pemerintah menilai kolaborasi antar kebijakan menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, dinamika geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas global masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam beberapa tahun ke depan.

Investasi Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah menempatkan investasi sebagai mesin utama penggerak ekonomi pada 2027. Purbaya memperkirakan investasi perlu tumbuh di kisaran 6,5% hingga 7,5% agar target pertumbuhan nasional dapat tercapai.

“Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,5%, terutama pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Fokus investasi akan diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, manufaktur berbasis teknologi, energi baru dan terbarukan, infrastruktur pendukung industri, ekonomi digital, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Selain mengandalkan investasi swasta, pemerintah juga akan memanfaatkan peran Danantara sebagai instrumen investasi strategis negara untuk mendorong proyek-proyek yang memiliki nilai tambah tinggi dan dampak ekonomi jangka panjang.

Menurut pemerintah, investasi yang lebih besar di sektor produktif akan mempercepat industrialisasi, memperluas basis ekspor, dan meningkatkan produktivitas nasional.

APBN 2027 Difokuskan sebagai Pengungkit Ekonomi

Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah tetap menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Purbaya menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik, memperkuat layanan dasar, serta menjadi katalis bagi masuknya investasi swasta.

Belanja negara akan diarahkan pada berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas belanja negara tetap menjadi prioritas pada 2027.

Belanja Negara dan Defisit Tetap Dijaga

Dalam rancangan awal RAPBN 2027, pemerintah memperkirakan belanja negara berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB,” kata Purbaya.

Meski kebutuhan pendanaan pembangunan meningkat, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran pada level yang aman.

“Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8% sampai dengan 2,4% terhadap PDB,” ujarnya.

Kisaran defisit tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimal 3% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga dinilai tetap menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan lembaga pemeringkat internasional.

Target Pendapatan Negara dan Tax Ratio

Untuk mendukung kebutuhan belanja negara sekaligus menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara pada 2027.

Pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,45% terhadap PDB, sedangkan rasio perpajakan atau tax ratio ditargetkan meningkat menjadi 10,02% hingga 10,51% terhadap PDB.

Peningkatan tax ratio akan ditempuh melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi sistem penerimaan negara, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan iklim investasi agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh kuat.

Kebutuhan Pendanaan Prioritas Tembus Rp1.720 Triliun

Purbaya mengungkapkan bahwa postur fiskal 2027 telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan untuk berbagai program prioritas nasional yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1.496 triliun hingga Rp1.720 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur strategis, transformasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Skema pembiayaannya akan berasal dari kombinasi belanja pemerintah pusat, optimalisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta berbagai instrumen pembiayaan anggaran yang tersedia.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur, pemerintah berharap ekonomi Indonesia dapat memasuki fase pertumbuhan yang lebih tinggi mulai 2027 dan secara bertahap mencapai target pertumbuhan 8% pada akhir dekade ini.