Rasio Penerimaan Manfaat Pensiun Di Indonesia Masih Rendah

Rasio Penerimaan Manfaat Pensiun Di Indonesia Masih Rendah

Rasio penerimaan manfaat pensiun atau yang dikenal sebagai replacement rate di Indonesia masih sangat rendah. Hal itu bakal menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan pekerja di usia tua. Karena itu, para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat perlu merapatkan barisan untuk mengorkestrasi dana pensiun.

Menilik Rancangan Roadmap Pengembangan Dana Pensiun 2023-2027, salah satu persoalan penting yang disinggung yaitu terkait rendahnya replacement rate. Replacement rate didefinisikan sebagai rasio penghasilan di masa pensiun dengan penghasilan ketika masa aktif. Angka replacement rate ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di usia tua ketika pensiun.

The International Labour Organization (ILO) menetapkan minimum replacement rate sekurang-kurangnya 40% dari penghasilan sebelumnya ketika aktif, setelah kontribusi iuran dalam masa kerja 30 tahun. Artinya, jika penghasilan seseorang Rp 5 juta per bulan, maka di usia pensiun sekurang-kurangnya mendapatkan manfaat senilai Rp 2 juta per bulan.

Dalam perkembangannya, Indonesia masih jauh dari porsi ideal tersebut. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan Adi Budiarso menerangkan, replacement rate program pensiun masih di bawah 10% dari total gaji bersih yang dibawa pulang oleh seorang pekerja (take home pay).

Jika dibedah lagi, masyarakat Indonesia baru menabung sekitar 3% dari take home pay untuk kebutuhan pensiun. Ke depan, secara perlahan sampai pada saatnya Indonesia Emas 2045, pemerintah berupaya untuk mendongkrak rasio tersebut ke level 10% hingga 15%.

"Ini perlu penguatan, waktu kita ada 20 tahun ke depan. Dan kita perlu orkestrasi mulai hari ini, mulai sekarang. Kita sudah ada payung hukumnya dan akan kita dorong terus implementasinya dari multi pihak, antara lain pusat, daerah, industri, dan pelaku usaha," ungkap Adi dalam webinar, baru-baru ini.

Adi menambahkan, perbaikan dan pengembangan program pensiun di Indonesia kian mendesak sehingga mesti segera dicarikan solusi. Seiring pemerintah yang coba meramu regulasi yang mutakhir, masyarakat juga diharapkan dapat menambah pemahamannya agar ikut tergerak meningkatkan iuran.

"Kita mencita-citakan Indonesia yang maju itu masyarakatnya sejahtera, termasuk dari tabungan pensiunnya meningkat. Kalau Anda masih 3%, tingkatkan ke 4%, tingkatkan lagi ke 5%, demikian seterusnya sampai standar 10-15% dari take home pay," ujar Adi.

Dua program mandatori dalam rangka memastikan kesejahteraan usia tua yaitu program Jaminan Hari Tua (JHT) dan program Jaminan Pensiun (JP). Pendalaman pasar bakal didorong melalui program wajib dan tambahan lainnya.

Dalam hal ini, jurus jitu yang sedang dipilih pemerintah adalah opsi kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun sukarela. Seperti dijelaskan dalam Rancangan Roadmap Pengembangan Dana Pensiun 2023-2027, BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola layanan pensiun dasar yang bersifat wajib yang didanai oleh peserta dan pemberi kerja. Sementara industri dana pensiun akan melengkapi dengan tambahan program pensiun yang akan dapat menaikkan replacement rate.

Source : https://investor.id/