PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merespons kebijakan terbaru Presiden RI Prabowo Subianto terkait penurunan tarif potongan aplikasi bagi pengemudi ojek online (ojol) dari sebelumnya 20 persen menjadi maksimal 8 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali didorong untuk mempercepat adopsi sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Harga minyak dunia kembali melemah pada perdagangan Kamis (Jumat waktu Jakarta), hanya beberapa jam setelah melonjak ke level tertinggi dalam sekitar empat tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya dukungan dari kalangan buruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar pada 1 Mei 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta
Pemerintah Indonesia menargetkan program biodiesel B50—campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit—sebagai salah satu strategi besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menghemat devisa negara dalam jumlah signifikan.
Pemerintah Indonesia dan Tiongkok semakin memperkuat kerja sama di bidang sistem pembayaran digital lintas negara sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi digital global. Salah satu langkah terbesarnya adalah rencana peluncuran integrasi sistem QRIS antarnegara yang memungkinkan transaksi langsung menggunakan ponsel tanpa uang tunai.
Presiden Prabowo Subianto resmi memulai (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4/2026).
Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah melalui kebijakan fiskal. Salah satu langkah terbarunya adalah pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi bangunan cagar budaya, termasuk yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif.
Pemerintah resmi memberikan insentif pajak untuk sektor penerbangan dengan menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
