Perusahaan Tak Bayar Iuran Dana Pesangon Terancam Ditutup, Pengusaha Bisa Dipidana 4 Tahun
Perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran Dana Cadangan Pesangon (DCP) terancam sanksi administratif hingga penutupan usaha. Bahkan, pengusaha yang tidak membayarkan uang pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dikenakan sanksi pidana hingga empat tahun.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengingatkan para pengusaha agar mematuhi ketentuan Dana Cadangan Pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Iqbal, terdapat dua jenis konsekuensi yang harus diperhatikan perusahaan. Pertama, sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar iuran Dana Cadangan Pesangon. Kedua, sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan hak pesangon kepada pekerja.
“Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya penutupan perusahaan. Tapi jangan lupa, ada satu sanksi lagi yang bisa dikenakan, pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun,” kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/11/2026).
Sanksi Perusahaan yang Tidak Membayar Dana Cadangan Pesangon
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026, perusahaan memiliki waktu persiapan sebelum kewajiban Dana Cadangan Pesangon diterapkan secara efektif.
Pemerintah berencana mewajibkan perusahaan menyetorkan dana tersebut kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah mulai Oktober 2027.
Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran DCP, terdapat sejumlah sanksi administratif yang dapat dikenakan, yaitu:
- Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan usaha.
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- Pencabutan izin usaha.
Sementara itu, ancaman pidana berlaku apabila perusahaan tidak membayarkan uang pesangon kepada pekerja yang terkena PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau enggak bayar iurannya, paling tertinggi penutupan perusahaan. Kalau tidak bayar pesangonnya, akibat tidak ada iurannya, di lembaga penyelenggara dana pesangon tadi, pidana,” ujar Iqbal.
Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Besaran uang pesangon yang menjadi hak pekerja dihitung berdasarkan masa kerja. Ketentuannya dimulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak mendapatkan pesangon maksimal sembilan bulan upah.
Dengan adanya Dana Cadangan Pesangon, pemerintah menyiapkan mekanisme pendanaan agar kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja ketika terjadi PHK dapat dikelola melalui lembaga khusus.
Kemnaker Ingatkan Pengusaha Segera Menyiapkan Dana Pesangon
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mengingatkan perusahaan agar mulai mempersiapkan kewajiban pembayaran Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun hingga Oktober 2027 sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara efektif.
Menurut Indah, masa persiapan ini diberikan agar perusahaan mempunyai waktu untuk menyesuaikan pengelolaan dana pesangon.
“Kenapa saya memberi pesan seperti itu? Karena ada sanksi pidana bagi perusahaan yang memang ingkar tidak memberikan pesangon. Jadi saya bukan dalam konteks menakut-nakuti, tapi justru saya harus menginfokan supaya Bapak Ibu punya waktu,” kata Indah dalam sosialisasi UU 27/2026 yang disiarkan melalui YouTube Kemnaker, Jumat (13/11/2026).
Indah menjelaskan, pada awal pembahasan aturan tersebut, pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan secara langsung setelah undang-undang diterbitkan.
Namun, pemerintah kemudian memberikan masa transisi satu tahun agar perusahaan dapat mempersiapkan proses pengelolaan Dana Cadangan Pesangon secara terpusat.
Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Khusus Pengelola Dana Pesangon
Untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Nantinya, seluruh perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Indah mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan mandat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah, nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi, lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini,” ujar Indah.
Dengan rencana penerapan mulai Oktober 2027, perusahaan diharapkan memanfaatkan masa transisi untuk menyiapkan kewajiban iuran dan menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon. Pemerintah juga akan menyiapkan petunjuk teknis terkait mekanisme penyetoran dan pengelolaan dana tersebut.
0 Comments