OJK Optimis Inklusi Keuangan Capai 98 Persen, Dorong Kolaborasi hingga Daerah 3T

Surabaya, 24 Oktober 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 dengan semangat memperluas akses layanan keuangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan tahunan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana OJK mencatat peningkatan signifikan dalam berbagai indikator literasi dan inklusi keuangan nasional.

Dengan capaian tersebut, OJK semakin optimistis target 98 persen inklusi keuangan nasional pada 2045 dapat tercapai lebih cepat dari yang direncanakan.

Capaian Positif dari BIK 2025

Kepala Eksekutif Pengawas Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa BIK 2025 menjadi bagian penting dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

“Ini merupakan pencapaian luar biasa yang melibatkan kerja sama antara OJK, kementerian, lembaga, pelaku jasa keuangan (PUJK), serta pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sinergi ini menjadi kunci utama dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Friderica dalam acara FinExpo BIK 2025 di Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (24/10/2025).

Peningkatan Literasi dan Inklusi yang Signifikan

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan telah berada di angka 80,50 persen. Bahkan jika dilihat secara lebih luas, termasuk pemanfaatan berbagai platform digital, inklusi keuangan nasional telah menyentuh 92 persen.

Meski demikian, Friderica menegaskan bahwa OJK belum puas dengan capaian tersebut. “Target kita adalah 98 persen, artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia harus sudah terhubung dengan sistem keuangan formal. Bapak Presiden juga mencanangkan agar setiap warga Indonesia memiliki rekening bank atau akses ke layanan keuangan digital,” jelasnya.

Digitalisasi Keuangan Jadi Pendorong Utama

OJK menilai percepatan digitalisasi keuangan menjadi faktor penting yang mendorong inklusi di berbagai wilayah, terutama melalui bank digital, dompet elektronik, dan layanan fintech seperti P2P lending serta pembayaran QRIS.
Sejak awal 2024, transaksi QRIS telah meningkat lebih dari 120 juta transaksi per bulan, dan jumlah pengguna aktif e-wallet diperkirakan mencapai lebih dari 130 juta akun di seluruh Indonesia.

“Pemanfaatan teknologi menjadi jembatan agar masyarakat yang jauh dari akses perbankan tradisional tetap bisa menikmati layanan keuangan secara aman dan mudah,” kata Friderica.

Fokus pada Daerah 3T dan Kelompok Rentan

Sesuai prinsip “no one left behind”, OJK memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses keuangan. Program literasi dan inklusi kini diarahkan tidak hanya kepada masyarakat perkotaan, tetapi juga ke daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) serta kelompok difabel dan perempuan kepala keluarga.

“Setiap kantor regional OJK di seluruh Indonesia memiliki program kerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjangkau wilayah 3T. Kami juga berupaya agar kelompok difabel bisa memperoleh edukasi dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Friderica.

Peran FinExpo dan Gerakan Nasional

Acara FinExpo BIK 2025 yang digelar di Surabaya menjadi salah satu kegiatan utama BIK, menghadirkan lebih dari 150 pelaku industri jasa keuangan dari sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, fintech, hingga pasar modal.
Melalui pameran ini, masyarakat diberi kesempatan mengenal berbagai produk keuangan, membuka rekening, hingga mendapatkan konsultasi finansial gratis.

Selain itu, OJK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lain juga menggencarkan Gerakan Nasional Tabunganku Digital untuk mendorong masyarakat mulai menabung dan bertransaksi secara digital.

Langkah Selanjutnya

Ke depan, OJK akan terus memperkuat edukasi literasi digital, mengawasi keamanan transaksi, dan mendorong industri jasa keuangan agar lebih inovatif dan inklusif.
Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, OJK optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan sistem keuangan inklusif yang kuat, adil, dan merata pada tahun-tahun mendatang.

“Cita-cita kita bukan hanya angka, tapi bagaimana literasi dan inklusi keuangan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang bisa diakses masyarakat harus bisa membawa dampak ekonomi yang nyata,” tutup Friderica.