Prabowo Puji Kepala BGN yang Kembalikan Rp70 Triliun: Bukti Anggaran Dikelola Secara Bertanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kas negara.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian dalam mengelola dana publik, terutama karena sebagian anggaran belum terserap akibat keterbatasan waktu dan infrastruktur pelaksanaan.

“Saya berterima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana, seorang akademisi dari IPB. Beliau telah menunjukkan integritas tinggi dengan tidak menghambur-hamburkan anggaran negara,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

Anggaran Tambahan Rp100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis

Sejak awal 2025, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dari total Rp71 triliun yang semula dialokasikan melalui APBN 2025, Presiden Prabowo kemudian menambahkan Rp100 triliun lagi, hasil efisiensi dari berbagai kementerian dan lembaga negara.

“Jadi, saya tambahkan Rp100 triliun di luar Rp71 triliun yang sudah ada. Ini program besar, dan harus kita jalankan dengan serius,” kata Prabowo.

Program MBG menargetkan sekitar 83 juta penerima manfaat, mencakup siswa SD hingga SMA, serta anak-anak di daerah tertinggal. Namun, pelaksanaannya memerlukan kesiapan logistik yang sangat besar, termasuk pembangunan 30.000 dapur umum di seluruh Indonesia.

Tantangan Pelaksanaan: Pembangunan 30.000 Dapur Tak Semudah Diharapkan

Prabowo mengakui bahwa membangun 30.000 dapur MBG dalam satu tahun bukan hal mudah. Selain membutuhkan tenaga kerja dan koordinasi lintas kementerian, juga ada tantangan dalam distribusi bahan pangan, standar kebersihan, dan kualitas gizi di setiap daerah.

Prof. Dadan Hindayana kemudian menilai bahwa sebagian besar dana belum dapat digunakan secara efektif pada tahun ini, sehingga memutuskan untuk mengembalikan Rp70 triliun ke kas negara.
Keputusan ini, menurut Prabowo, merupakan bukti nyata bahwa pejabat negara dapat menunjukkan integritas dan efisiensi, tanpa harus menghabiskan anggaran secara serampangan.

“Beliau mengatakan, sampai akhir tahun 2025 kami tidak perlu seluruhnya, jadi beliau kembalikan Rp70 triliun. Ini contoh pejabat yang bertanggung jawab,” tutur Prabowo.

Program Tetap Berlanjut dengan Fokus Efektivitas

Meski sebagian dana dikembalikan, pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Saat ini, BGN bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah sedang menyiapkan tahap lanjutan agar distribusi makanan bergizi bisa lebih cepat dan tepat sasaran di tahun 2026.

Menurut data terbaru BGN, hingga Oktober 2025, sudah terbangun lebih dari 8.500 dapur MBG di 27 provinsi, dan sekitar 15 juta anak sekolah telah menerima manfaat program tersebut setiap minggunya. Pemerintah juga menggandeng BUMDes, koperasi pangan lokal, serta UMKM sebagai penyedia bahan baku untuk mendorong ekonomi desa.

Fokus Pemerintah: Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Langkah pengembalian anggaran ini juga diapresiasi oleh sejumlah pengamat ekonomi. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mendorong tata kelola anggaran negara yang efisien dan transparan.

Kementerian Keuangan sendiri mencatat bahwa hingga kuartal ketiga 2025, penyerapan anggaran nasional mencapai 68,4%, dengan fokus utama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

“Kita ingin setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada pemborosan, tidak ada proyek fiktif,” tegas Prabowo.

Penutup

Keputusan Prof. Dadan Hindayana untuk mengembalikan Rp70 triliun menjadi contoh baru dalam budaya birokrasi Indonesia—bahwa keberanian untuk tidak menghabiskan anggaran yang belum siap diserap adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan.
Dengan fondasi integritas seperti ini, pemerintah optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis akan menjadi salah satu kebijakan sosial paling berdampak dalam satu dekade ke depan.