Ancaman PHK 55 Ribu Buruh di Bekasi Menguat, Harga Gas Industri Melonjak Jadi Sorotan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 55 ribu buruh di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat. Lonjakan harga gas industri yang dinilai terlalu mahal disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kondisi tersebut.

Andi Gani bahkan menyampaikan langsung persoalan ini kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, situasi industri manufaktur, khususnya sektor keramik, tengah berada dalam tekanan serius karena biaya energi yang terus meningkat dan membuat operasional perusahaan menjadi semakin berat.

Ia mengatakan sedikitnya dua perusahaan besar produsen keramik di Bekasi kini berada di ambang penutupan, yang berpotensi memicu gelombang PHK massal dalam waktu dekat.

“Bang Dasco yang saya hormati, sekarang hari ini kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup bang, itu Granito, sebentar lagi menyusul Millenium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri. Ini bahaya sekali,” ujar Andi Gani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, ancaman pemutusan hubungan kerja tersebut bukan lagi sekadar peringatan, melainkan berpotensi terjadi dalam hitungan hari apabila pemerintah tidak segera mengambil keputusan terkait kebijakan harga gas murah bagi industri.

“Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua, karena gas industri. Saya sudah ketemu Menteri ESDM, Bung Iqbal juga sudah menyampaikan, janjinya awal minggu ini harus ada keputusan,” kata dia.

Andi menambahkan perusahaan-perusahaan yang terdampak mulai mengambil langkah darurat. Salah satunya adalah Granito yang disebut telah memberi sinyal akan melakukan penghentian operasional secara penuh.

“Granito itu pabrik paling besar di Bekasi, anggota SPSI besar di sana. Pengusaha kemarin sore mengumpulkan dan memastikan akan mem-PHK seluruh pekerja,” tambahnya.

Harga Gas Industri Melonjak Tajam

Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah lonjakan harga gas industri yang saat ini disebut telah menyentuh US$ 23 per MMBTU. Angka tersebut melonjak tajam dibanding harga dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebesar US$ 6 per MMBTU untuk sejumlah sektor industri prioritas.

Andi Gani menilai lonjakan harga tersebut membuat banyak industri nasional kehilangan daya saing, terutama industri padat karya yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi utama produksi.

“Ini menjadi kemirisan buat kita semua. Saya minta Bang Dasco bisa mencari jalan cepat keluar masalah gas industri, karena harga gas itu dari US$ 6, sekarang per hari ini sudah 23 dolar per MMBTU. Jadi ini sangat mengerikan,” jelasnya.

Ia kembali memperingatkan bahwa tanpa kebijakan cepat dari pemerintah, gelombang PHK besar-besaran akan sulit dihindari.

“Kalau kita tidak serius dalam waktu 2-3 hari ke depan, dapat dipastikan 55 ribu buruh akan di-PHK,” ujarnya.

Industri Keramik Sedang Tertekan Berat

Kondisi industri keramik nasional memang tengah menghadapi tekanan cukup berat dalam beberapa tahun terakhir. Selain kenaikan biaya energi, industri juga dibebani oleh melemahnya permintaan domestik, meningkatnya biaya logistik, serta masuknya produk impor dengan harga yang lebih kompetitif.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) sebelumnya juga beberapa kali menyuarakan kekhawatiran terkait tingginya harga gas industri. Sektor keramik menjadi salah satu industri yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi karena porsi biaya gas dapat mencapai 30% hingga 40% dari total biaya produksi.

Sejumlah pelaku industri menilai jika skema HGBT tidak diperpanjang atau distribusi gas domestik tidak diprioritaskan, maka banyak pabrik berpotensi mengurangi kapasitas produksi bahkan menghentikan operasional.

Pemerintah Diminta Segera Bertindak

Serikat pekerja mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pasokan gas murah kembali tersedia bagi industri manufaktur. Mereka menilai kebijakan energi nasional perlu lebih berpihak pada kebutuhan industri dalam negeri dibanding ekspor.

Andi Gani menyoroti ironi Indonesia sebagai salah satu produsen gas alam cair (LNG) terbesar di dunia, namun industri domestik justru menghadapi kelangkaan pasokan dan harga yang tinggi.

“Saya berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat, karena kita penghasil LNG terbesar di dunia. Alangkah mirisnya kita malah kekurangan gas di dalam negeri, malah kita ekspor ke luar,” tegasnya.

DPR dan Kementerian ESDM Siapkan Evaluasi Kebijakan Gas

Di sisi lain, isu harga gas industri belakangan memang menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan tengah mengevaluasi distribusi gas untuk sektor industri prioritas, termasuk kemungkinan perluasan penerima fasilitas HGBT.

DPR RI juga disebut akan melakukan pembahasan khusus terkait keluhan sektor manufaktur yang semakin tertekan akibat biaya energi tinggi.

Ekonom menilai apabila persoalan gas industri tidak segera terselesaikan, dampaknya bukan hanya PHK puluhan ribu pekerja, tetapi juga berpotensi menurunkan kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua 2026.

Gelombang PHK di sektor industri padat karya sendiri menjadi perhatian besar pemerintah tahun ini, terutama ketika pemulihan ekonomi masih menghadapi tekanan global dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.