Bea Cukai Bogor bergerak cepat mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Sepanjang periode Mei hingga Juni 2026, instansi tersebut mencatat telah melakukan 83 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 6.086.713 batang rokok ilegal.

Dari hasil rangkaian penindakan tersebut, nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp9 miliar. Sementara itu, potensi penerimaan negara dari sektor cukai yang berhasil diselamatkan dari peredaran gelap ini mencapai Rp4,5 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Chotibul Umam, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Operasi dilaksanakan di berbagai lokasi yang berpotensi menjadi jalur distribusi maupun tempat penjualan rokok ilegal, mulai dari warung, toko ritel, agen, pasar tradisional, hingga perusahaan jasa titipan.

“Upaya ini menjadi bagian dari strategi Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri hasil tembakau yang patuh. Langkah ini juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak peredaran Barang Kena Cukai ilegal,” kata Chotibul kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai Bogor juga terus memperkuat langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan di bidang cukai. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan dan memperdagangkan produk hasil tembakau yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan operasi, Bea Cukai Bogor juga menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan distribusi rokok ilegal yang kerap memanfaatkan berbagai saluran distribusi untuk mengedarkan produknya.

Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Produk tanpa cukai dijual dengan harga lebih murah karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai, sehingga dapat merugikan produsen yang telah mematuhi seluruh ketentuan perpajakan dan cukai.

Di sisi lain, keberadaan rokok ilegal juga berpotensi membahayakan konsumen karena proses produksinya tidak selalu memenuhi standar yang berlaku. Produk tersebut umumnya beredar tanpa pengawasan yang memadai sehingga kualitas dan keamanannya sulit dipastikan.

Ajak Masyarakat Kenali Ciri Rokok Ilegal

Chotibul menegaskan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) yang sengaja melanggar aturan hukum. Namun, ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan ini membutuhkan peran aktif dan dukungan dari masyarakat agar distribusi rokok ilegal dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

“Bea Cukai Bogor akan terus meningkatkan operasi pengawasan di lapangan. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual, maupun mengonsumsi rokok ilegal. Apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada Bea Cukai Bogor agar bisa segera kami tindak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih jeli mengenali ciri-ciri fisik rokok ilegal di pasaran, di antaranya:

• Rokok polos tanpa dilekati pita cukai sama sekali.
• Menggunakan pita cukai palsu atau pita cukai bekas pakai.
• Menggunakan pita cukai dengan personalisasi perusahaan yang tidak sesuai.
• Menggunakan pita cukai salah peruntukan atau tidak sesuai dengan jenis produknya.

Bea Cukai menegaskan bahwa pita cukai merupakan bukti telah dipenuhinya kewajiban pembayaran cukai atas barang kena cukai. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian pita cukai sebelum membeli produk hasil tembakau.

Ke depan, Bea Cukai Bogor memastikan operasi pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan secara rutin dan terukur. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengoptimalkan penerimaan negara, melindungi industri hasil tembakau yang patuh terhadap aturan, serta menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat di Indonesia.