Mengapa Ripple Merancang XRPL Agar Tetap Bertahan dari Tekanan Hukum dan Perusahaan

David Schwartz, CTO Emeritus dari Ripple, menjelaskan alasan mengapa XRP Ledger (XRPL) dirancang agar tidak bisa dikendalikan oleh Ripple.

Dalam unggahannya di platform media sosial X pada 24 Februari, Schwartz menegaskan bahwa XRPL sejak awal memang dibuat terdesentralisasi secara sengaja, bukan karena Ripple tidak percaya diri dengan kemampuannya.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh faktor hukum dan regulasi. Sebagai perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Ripple wajib mematuhi perintah pengadilan dan tidak bisa menolaknya.

Menurut Schwartz, meskipun pengadilan AS umumnya membuat keputusan yang masuk akal, selalu ada risiko bahwa suatu keputusan hukum bisa merugikan XRPL. Misalnya, pengadilan bisa saja memprioritaskan kepentingan politik atau hubungan internasional dibandingkan keberlangsungan jaringan XRPL.

Karena risiko tersebut, Ripple justru memilih tidak memiliki kendali atas XRPL. Schwartz menegaskan bahwa keputusan ini dibuat dengan sadar dan jelas, karena dianggap lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Ia juga membedakan antara kepercayaan sukarela dan ketergantungan struktural. Ripple ingin orang-orang memilih untuk percaya pada Ripple—itu hal positif. Namun, jika pengguna harus bergantung pada Ripple untuk menggunakan XRPL, hal itu justru menjadi kelemahan.

Schwartz menutup dengan menyatakan bahwa satu-satunya cara agar tidak ada pihak yang bisa memiliki atau mengendalikan XRPL adalah dengan merancangnya sehingga bahkan Ripple sendiri tidak punya kontrol. Struktur ini bertujuan mengurangi risiko campur tangan perusahaan, tekanan regulator, dan penyalahgunaan kekuasaan—meskipun sejauh mana pengaruh Ripple atas XRPL hingga kini masih menjadi perdebatan di komunitas crypto.