Ekspor panel surya buatan Indonesia ke Amerika Serikat (AS) terancam terhenti setelah pemerintah AS mengenakan tarif bea masuk hingga 114%. Kondisi ini menjadi tantangan bagi industri panel surya nasional yang sebelumnya mengalami pertumbuhan ekspor cukup signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekspor panel surya Indonesia ke AS meningkat lebih dari 100% dalam satu tahun. Namun, kenaikan tersebut diikuti dengan pengenaan tarif yang tinggi sehingga membuat produk panel surya Indonesia sulit bersaing di pasar AS.

“Ekspor Indonesia ke Amerika naik lebih dari 100% dalam satu tahun. Tapi dampaknya, Indonesia langsung dikenakan bea masuk solar panel sebesar 114%. Dengan begitu, dipastikan kita tidak bisa lagi ekspor solar panel ke Amerika,” ujar Airlangga di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Industri Panel Surya Indonesia Punya Kapasitas 11 GW

Di tengah ancaman terhentinya ekspor ke AS, industri panel surya Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang cukup besar.

Kapasitas produksi panel surya nasional saat ini mencapai sekitar 11 gigawatt (GW) per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penyerapan produk dalam negeri.

Pemerintah kini mendorong penggunaan panel surya di pasar domestik melalui pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW.

Airlangga mengatakan peningkatan permintaan dalam negeri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional.

“Bapak Presiden mendorong peningkatan domestic demand melalui agenda pendorongan 100 gigawatt peak solar panel,” kata Airlangga.

Pemerintah Dorong PLTS 100 GW

Program PLTS 100 GW diharapkan dapat menjadi pasar baru bagi industri panel surya dalam negeri. Dengan kapasitas produksi mencapai 11 GW per tahun, industri nasional dinilai memiliki modal manufaktur untuk mendukung pengembangan energi surya dalam skala besar.

Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan industri panel surya Indonesia terhadap pasar ekspor, khususnya Amerika Serikat.

Selain panel surya, proyek tersebut akan dikembangkan bersama hasil hilirisasi nikel melalui Battery Energy Storage System (BESS).

Integrasi panel surya dan sistem penyimpanan energi tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem energi terbarukan sekaligus mendukung pengembangan industri baterai berbasis nikel di Indonesia.

Tarif AS Jadi Peluang Pasar Domestik

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi sebelumnya mengatakan tingginya tarif bea masuk AS justru dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbesar penyerapan panel surya di dalam negeri.

Menurut Elen, industri panel surya Indonesia sebelumnya cukup banyak mengandalkan pasar AS. Dengan adanya tambahan bea masuk hingga 114%, produksi yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Industri solar panel kita sebelumnya diekspor ke Amerika. Namun karena ada pengenaan tambahan bea masuk hingga 114%, potensi ini sebenarnya bisa kita serap di dalam negeri,” jelas Elen.

PLTS 100 GW Berpotensi Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja

Pembangunan PLTS 100 GW tidak hanya diarahkan untuk menyerap produksi panel surya nasional. Pemerintah juga memperkirakan proyek tersebut dapat memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang lebih luas.

Program ini diproyeksikan berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja hijau dan menekan emisi hingga 140 juta ton CO2.

Selain itu, proyek PLTS 100 GW diperkirakan dapat membantu menghemat anggaran negara sekitar Rp74 triliun per tahun.

Bagi Indonesia, kondisi perdagangan dengan AS tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Ketika pasar ekspor panel surya menghadapi hambatan akibat tarif tinggi, pemerintah berupaya menjadikan kebutuhan energi dalam negeri sebagai sumber permintaan baru bagi industri manufaktur nasional.

Dengan kapasitas produksi sekitar 11 GW per tahun, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada kecepatan realisasi proyek PLTS, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan pemerintah membangun ekosistem energi surya dan penyimpanan energi secara berkelanjutan.