Pemerintah telah mencairkan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dalam percepatan pencairan tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya menjadi prioritas untuk membantu menjaga likuiditas dunia usaha.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan percepatan restitusi dilakukan sesuai arahan pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh kembali hak atas kelebihan pembayaran pajak sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga.

Bimo menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2026).

Realisasi restitusi pajak hingga akhir Oktober 2026 meningkat 5,02% dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar Rp 198,71 triliun.

Restitusi Pajak UMKM Naik 86,5%

Bimo menjelaskan, pemerintah telah mencairkan restitusi pajak kepada UMKM sebesar Rp 7,14 triliun hingga Oktober 2026. Dana tersebut disalurkan berdasarkan permohonan dari 125.375 wajib pajak UMKM.

Percepatan pencairan terlihat selama periode September-Oktober 2026. Rata-rata restitusi yang dibayarkan kepada UMKM mencapai Rp 604,91 miliar per bulan.

Angka tersebut meningkat 86,5% dibandingkan rata-rata pencairan pada periode Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp 324,33 miliar per bulan.

Menurut Bimo, peningkatan tersebut menunjukkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku UMKM dalam dua bulan terakhir.

Restitusi Industri Padat Karya Tersisa Rp 418 Miliar

Selain UMKM, pemerintah juga mempercepat pencairan restitusi pajak untuk industri padat karya. Hingga Oktober 2026, realisasi restitusi sektor ini mencapai Rp 4,9 triliun.

Dana tersebut disalurkan berdasarkan permohonan dari 2.767 wajib pajak. Realisasi pencairannya telah mencapai 92,1% dari total permohonan restitusi industri padat karya.

Rata-rata pencairan restitusi pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar per bulan. Jumlah tersebut meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata periode Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp 233,21 miliar per bulan.

Bimo mengatakan masih terdapat permohonan restitusi dari industri padat karya senilai Rp 418 miliar yang ditargetkan dapat dicairkan pada November-Desember 2026.

DJP Tetap Awasi Proses Pencairan Restitusi

Meski mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pencairan restitusi.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan manajemen risiko untuk memastikan setiap pengembalian pajak berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini juga bertujuan menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Dengan percepatan restitusi, pemerintah berupaya menjaga arus kas pelaku usaha, khususnya UMKM dan industri padat karya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus menjaga aktivitas ekonomi nasional.