Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,85 juta ton untuk tahun anggaran 2027. Jumlah tersebut sama dengan kuota pupuk subsidi pada 2026, dengan rincian 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 300 ribu ton untuk sektor perikanan.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakor) sektor pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta perwakilan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Zulkifli Hasan mengatakan, penetapan kuota pupuk subsidi 2027 merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Karena itu, rapat kali ini hanya berfokus pada pengambilan keputusan.

“Rakor sebentar karena kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama, jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027,” ujar Zulkifli.

Ia menjelaskan, alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian mencapai 9,55 juta ton. Sementara itu, sektor perikanan memperoleh alokasi sebesar 300 ribu ton.

Dengan demikian, total pupuk subsidi yang disiapkan pemerintah untuk 2027 mencapai 9,85 juta ton.

Anggaran Pupuk Subsidi 2027 Masih Menyesuaikan Kondisi Global

Meski kuota pupuk subsidi telah ditetapkan, pemerintah belum mengumumkan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk program tersebut.

Zulkifli Hasan menjelaskan, nilai anggaran masih mempertimbangkan perkembangan kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi harga pupuk.

Menurutnya, apabila situasi global semakin kondusif, harga pupuk berpotensi mengalami penurunan. Sebaliknya, jika ketegangan geopolitik meningkat, biaya pengadaan pupuk bisa ikut terdampak.

“Nanti harga sesuai dengan kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolaknya tambah, mungkin juga bisa naik. Jadi harga nanti melihat perkembangan keadaan,” jelasnya.

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen

Selain memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada 2027, pemerintah juga membawa kabar baik bagi petani. Harga pupuk subsidi dipastikan turun sebesar 20 persen melalui pembaruan tata kelola penyaluran.

Zulkifli Hasan menyebut kebijakan tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk.

“Tapi yang berita bagus, saya ulang-ulang gak pernah bosan ya, harga pupuk turun. Ini Pak Mentan bisa melakukan terobosan yang luar biasa ya, bisa menurunkan harga pupuk 20% dengan merubah cara,” ungkap Zulkifli.

Penurunan harga ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi petani. Dengan biaya pembelian pupuk yang lebih rendah, petani diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Koperasi Merah Putih Jadi Saluran Distribusi Pupuk Subsidi

Untuk memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi, pemerintah melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari jaringan distribusi.

KDKMP akan berfungsi sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi di tingkat desa. Selain pupuk, koperasi tersebut juga akan menjadi tempat penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Pemerintah telah melakukan peninjauan terhadap 10.070 unit KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026.

Zulkifli menjelaskan, koperasi tersebut akan dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi dengan dukungan seorang manajer untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Melalui skema ini, pemerintah berharap petani tidak perlu menempuh jarak terlalu jauh untuk memperoleh pupuk subsidi maupun bantuan pertanian lainnya.

Pupuk Indonesia Siapkan Pengawasan Distribusi Real-Time

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyatakan dukungan penuh terhadap penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP.

Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari ketersediaan pasokan, sistem penebusan, pemantauan rantai pasok, hingga pendampingan bagi pengelola koperasi.

Rahmad mengatakan, keterlibatan koperasi desa diharapkan dapat mendekatkan akses pupuk kepada petani sekaligus menjaga kelancaran distribusi.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Cara Menebus Pupuk Subsidi di Koperasi Merah Putih

Integrasi KDKMP ke dalam jaringan distribusi pupuk subsidi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

Petani yang telah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat menebus pupuk subsidi melalui KDKMP terdekat.

Proses penebusan cukup dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selanjutnya, transaksi akan tercatat secara otomatis melalui sistem i-Pubers sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, Pupuk Indonesia melakukan pemantauan pergerakan stok secara real-time melalui Command Center.

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan prinsip tujuh tepat dalam penyaluran pupuk subsidi, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.

Dengan alokasi mencapai 9,85 juta ton pada 2027, penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, serta keterlibatan Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap akses pupuk semakin mudah dijangkau petani. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung produktivitas sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.