Menkeu Purbaya Kurang Bayar Pajak Rp 50 Juta, Kemenkeu Tegaskan Sudah Sesuai Aturan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengalami kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp 50 juta dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, Kemenkeu menegaskan bahwa Purbaya telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Tahun 2025 secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Deni, kondisi “kurang bayar” dalam pelaporan pajak merupakan hal yang wajar, terutama bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan tarif progresif, seluruh penghasilan dari berbagai sumber akan digabungkan untuk menghitung total kewajiban pajak.

“Setiap pemberi kerja biasanya melakukan pemotongan pajak secara terpisah. Ketika digabungkan dalam SPT Tahunan, bisa muncul selisih antara pajak yang sudah dipotong dan pajak yang seharusnya dibayar,” jelasnya.

Kurang Bayar Pajak: Hal Umum dalam Sistem Progresif

Fenomena kurang bayar ini umum terjadi pada individu dengan multi-sumber penghasilan, seperti pejabat negara, profesional, atau pekerja dengan beberapa pekerjaan sekaligus.

Dalam kasus Purbaya, ia menjelaskan bahwa pada tahun pajak 2025 dirinya menerima penghasilan dari dua posisi, yaitu saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan setelah menjadi Menteri Keuangan. Kombinasi penghasilan tersebut menyebabkan adanya kekurangan pembayaran pajak.

“Kalau kerja di banyak tempat hampir pasti kurang bayar, kecuali hanya satu sumber penghasilan,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa saat sebelumnya hanya memiliki satu sumber penghasilan, dirinya tidak pernah mengalami kondisi tersebut.

Dari perhitungan awal, kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi diperkirakan berada di kisaran Rp 50 juta.

Peran Sistem Coretax dalam Pelaporan Pajak

Pelaporan SPT Tahunan Purbaya dilakukan melalui sistem Coretax, yaitu sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Coretax dilengkapi dengan fitur prepopulated, yaitu data pajak yang sudah terisi otomatis, seperti bukti potong dan informasi penghasilan. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT secara benar, lengkap, dan akurat.

Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa dalam praktiknya sistem tersebut masih menghadapi kendala teknis.

“Saya tidak mengisi sendiri, didampingi petugas pajak. Kadang sistemnya masih berputar-putar,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi perpajakan terus berkembang, masih diperlukan penyempurnaan dari sisi infrastruktur dan pengalaman pengguna agar lebih optimal.

Pemerintah Perpanjang Batas Waktu Lapor SPT

Seiring dengan adanya kendala teknis pada sistem Coretax dan untuk memberikan kelonggaran bagi masyarakat, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jika sebelumnya batas akhir pelaporan jatuh pada 31 Maret 2026, kini diperpanjang hingga 30 April 2026. Kebijakan ini akan segera diformalkan melalui Surat Edaran resmi dari Kementerian Keuangan.

“Diperpanjang satu bulan,” kata Purbaya.

Perpanjangan ini diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi wajib pajak untuk memastikan pelaporan dilakukan dengan benar, sekaligus mengurangi risiko kesalahan akibat kendala sistem.

Imbauan Kemenkeu dan Tren Kepatuhan Pajak

Kemenkeu mengimbau seluruh wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu. Pelaporan SPT yang akurat sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem perpajakan dan mendukung penerimaan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia menunjukkan tren meningkat, seiring dengan digitalisasi layanan pajak dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Implementasi sistem seperti Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong integrasi data lintas lembaga guna meminimalkan potensi kesalahan pelaporan serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

Kesimpulan

Kasus kurang bayar pajak yang dialami Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah pelanggaran, melainkan konsekuensi umum dari sistem perpajakan progresif, terutama bagi wajib pajak dengan lebih dari satu sumber penghasilan.

Dengan adanya pembaruan sistem seperti Coretax dan kebijakan perpanjangan waktu pelaporan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan sekaligus memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.