UMP Sumatera Utara 2027 Naik 5,61% Menjadi Rp 3,41 Juta
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3.410.000. Angka tersebut meningkat 5,61% atau sekitar Rp 181.029 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp 3.228.971.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, penetapan UMP 2027 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Perhitungan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, serta aspirasi dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Mengutip Antara, Sabtu (21/11/2026), Bobby menjelaskan bahwa kenaikan UMP Sumut 2027 menggunakan formula inflasi sebesar 2,71% ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79% dengan faktor alfa sebesar 0,6045.
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh persentase kenaikan upah minimum sebesar 5,61%.
“Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” kata Bobby.
Penetapan UMP Sumut 2027 Melalui Pembahasan Bersama
Bobby menyampaikan bahwa penetapan UMP Sumatera Utara 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan.
Pembahasan melibatkan sejumlah unsur dalam Dewan Pengupahan Daerah, termasuk pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja dan buruh.
Menurut Bobby, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun kemampuan dunia usaha.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap kenaikan UMP tersebut dapat menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Dasar Hukum Penetapan UMP Sumatera Utara 2027
Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan tenaga kerja dan kebijakan pengupahan.
Beberapa ketentuan yang menjadi dasar penetapan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Surat edaran tersebut mengatur penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027.
Bupati dan Wali Kota Diminta Segera Mengusulkan UMK 2027
Selain menetapkan UMP, Bobby Nasution meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.
Rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan UMP Sumut 2027 serta hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten dan kota.
Bobby menetapkan batas waktu penyampaian seluruh rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat pada 25 November 2026.
Penetapan UMP Sumatera Utara 2027 menjadi acuan awal dalam penyusunan kebijakan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memproses rekomendasi UMK dan UMSK sesuai ketentuan yang berlaku.
0 Comments