Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis prospek ekonomi Indonesia pada 2027 tetap positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada tahun depan dengan mengandalkan penguatan investasi dan perluasan kerja sama perdagangan internasional.

Airlangga menyampaikan optimisme tersebut dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

“Jika ditanya mengenai prospek ekonomi Indonesia pada 2027, jawaban saya hanya satu, yaitu the outlook is good,” ujar Airlangga.

Menurutnya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan global. Kondisi geopolitik, perubahan harga energi, serta tekanan terhadap perdagangan dan investasi dunia dinilai belum menghilangkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026

Airlangga menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi Indonesia masih cukup kuat. Pada kuartal III 2026, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,47 persen.

Sementara itu, inflasi tetap terkendali di level 3,23 persen. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal telah mencapai Rp1.539,2 triliun atau sekitar 75,4 persen dari target tahunan.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tercermin dari cadangan devisa yang mencapai US$146,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$3,36 miliar. Aktivitas sektor manufaktur juga menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level 54,0.

Capaian tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju 2027.

Pemerintah Perkuat Aturan Devisa Hasil Ekspor SDA

Untuk mendukung stabilitas ekonomi dan memperkuat investasi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya melalui penguatan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan diwajibkan menempatkan minimal 30 persen hasil ekspornya selama sekurang-kurangnya tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia.

Kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada bank non-BUMN untuk menjadi tempat penempatan DHE SDA.

Pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN, termasuk Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP.

Selain itu, pemerintah mengusulkan perluasan cakupan perusahaan yang memenuhi ketentuan, termasuk pengakuan kepemilikan saham tidak langsung melalui skema Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan ketersediaan valuta asing di dalam negeri.

Tata Kelola Ekspor Batu Bara dan Komoditas SDA Diperkuat

Pemerintah juga menyiapkan pembentukan DSI sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas sumber daya alam, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy.

Pelaksanaan kebijakan tersebut akan didukung Portal DSI atau NADI yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW.

Melalui sistem ini, dokumen ekspor akan ditinjau dan diverifikasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan. Pemerintah menargetkan portal tersebut dapat beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.

Penguatan tata kelola ekspor diharapkan membuat proses perdagangan komoditas lebih transparan, terintegrasi, dan terkontrol.

Indonesia Perluas Kerja Sama Perdagangan Internasional

Selain memperkuat kebijakan ekonomi domestik, pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar melalui sejumlah kerja sama perdagangan internasional.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Indonesia dijadwalkan terlibat dalam penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Perjanjian tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kerangka kerja sama ekonomi digital regional yang komprehensif di kawasan ASEAN.

Indonesia juga akan menghadiri APEC Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen, China. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat integrasi ekonomi, meningkatkan ketahanan rantai pasok, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Selanjutnya, Indonesia dijadwalkan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Brussels pada 21 November 2026.

Kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa tersebut diharapkan membuka peluang akses pasar dengan tarif nol untuk berbagai produk Indonesia sekaligus meningkatkan investasi strategis antara kedua pihak.

Investasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2027

Airlangga menegaskan bahwa investasi akan menjadi salah satu faktor utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027.

Karena itu, pemerintah mengajak para duta besar, perwakilan negara sahabat, dan Kadin untuk memperkuat kemitraan ekonomi serta meningkatkan investasi di Indonesia.

Ia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari mitra internasional guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

“Pintu kami terbuka untuk investasi dan kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan. Investasi menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga.

Pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, tetapi juga meningkatkan target pertumbuhan secara bertahap hingga 7 persen pada tahun-tahun berikutnya.

Optimisme tersebut akan ditopang oleh stabilitas ekonomi makro, peningkatan investasi, penguatan industri manufaktur, serta perluasan kerja sama perdagangan internasional.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat mempertahankan daya tahan ekonominya sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi global.