Pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 173,21 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026. Program unggulan pemerintah tersebut tercatat telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi anggaran MBG tersebut tercatat dalam laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026.

“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp 173,21 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pemerintah Benahi Tata Kelola Program MBG

Seiring dengan meningkatnya jangkauan program, pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan sejumlah reformasi sejak Juli 2026, terutama terkait pengelolaan program dan pengawasan operasional SPPG.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan makanan bergizi diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat sasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pemeriksaan langsung di lapangan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan penerima manfaat sesuai dengan kelompok yang menjadi prioritas program pemerintah.

Selain itu, BGN telah mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Penguatan layanan di wilayah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan layanan pemenuhan gizi.

Keamanan Pangan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Jadi Perhatian

Pemerintah juga memperhatikan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menguji coba sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah.

Di samping itu, pelaksanaan MBG mulai mengoptimalkan pemanfaatan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan makanan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Suahasil mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BGN karena dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, reformasi dalam tata kelola, pengawasan, keamanan pangan, serta pemanfaatan sumber daya lokal menjadi bagian penting untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

Penyaluran KUR Capai Rp 271,2 Triliun kepada 4,2 Juta Debitur

Dalam laporan APBN hingga Oktober 2026, Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 271,2 triliun.

Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada sekitar 4,2 juta debitur. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi dua sektor utama yang menerima penyaluran kredit tersebut.

Program KUR merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui dukungan permodalan tersebut, pemerintah berupaya mendorong produktivitas usaha, memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan formal.

Realisasi anggaran MBG dan penyaluran KUR menjadi bagian dari pelaksanaan program pemerintah yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nasional.