Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah masih terus menegosiasikan harga gas hasil produksi Lapangan Abadi Blok Masela. Meski demikian, pemerintah menargetkan harga gas untuk industri pupuk berada di kisaran US$6–7 per MMBtu agar tetap kompetitif, mampu menjaga biaya produksi, sekaligus mendukung agenda hilirisasi industri nasional.

Bahlil menjelaskan, pembahasan harga gas masih berlangsung karena dipengaruhi oleh skema penyaluran yang akan digunakan, baik melalui jaringan pipa maupun fasilitas liquefied natural gas (LNG). Menurutnya, rencana pembangunan pipa bawah laut sepanjang sekitar 180 kilometer menjadi salah satu komponen utama dalam menghitung struktur biaya distribusi sehingga berdampak pada harga gas yang diterima konsumen.

“Harga gasnya lagi negosiasi, tergantung. Kalau kita pakai pipa, pipanya itu kan 180 kilometer,” kata Bahlil saat meninjau langsung lokasi pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).

Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema distribusi melalui fasilitas LNG yang akan dipadukan dengan pasokan gas dari jaringan pipa. Kombinasi kedua metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga keandalan pasokan gas bagi industri di berbagai wilayah.

“Dengan LNG nanti, storage-nya ada sebagian yang kita tarik dari laut sehingga bisa kita blending,” ujarnya.

Diprioritaskan untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Meski negosiasi harga secara keseluruhan masih berlangsung, Bahlil memastikan pemerintah telah memperoleh kisaran harga gas yang sesuai untuk industri pupuk, yakni sekitar US$6–7 per MMBtu. Menurutnya, harga tersebut cukup kompetitif untuk menjaga keberlanjutan industri pupuk nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan.

“Yang jelas, untuk pupuk itu kemarin kita sudah dapat kurang lebih sekitar US$6–7 per MMBtu. Cukup, benar-benar cukup,” tegasnya.

Sementara itu, untuk penjualan LNG, Bahlil mengatakan formula harga akan mengikuti Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia. Mekanisme tersebut dinilai lebih mencerminkan kondisi pasar energi sehingga memberikan kepastian bagi investor sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama tetap memastikan gas dari Blok Masela memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kebutuhan domestik. Karena itu, pemerintah mendorong agar sebagian besar bahan baku gas diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan produk bernilai tambah, seperti petrokimia, pupuk, maupun industri turunannya.

“LNG memang akan memakai formulasi ICP, tetapi yang saya inginkan adalah proses bahan bakunya dilakukan dari sini. Sehingga, multiplier effect dan nilai tambahnya benar-benar terjadi di Indonesia,” pungkas Bahlil.

Blok Masela Jadi Proyek Strategis Nasional

Lapangan Abadi Blok Masela merupakan salah satu proyek migas terbesar di Indonesia dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek yang berada di Laut Arafura, Maluku, ini diproyeksikan menjadi salah satu sumber pasokan gas terbesar untuk memenuhi kebutuhan energi domestik sekaligus menopang pengembangan industri berbasis gas.

Pengembangan Blok Masela dikelola oleh konsorsium yang dipimpin INPEX Masela Ltd. bersama PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. Pemerintah berharap proyek tersebut dapat segera memasuki tahap konstruksi setelah berbagai aspek komersial, teknis, dan perizinan diselesaikan.

Selain meningkatkan produksi gas nasional, proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan kerja selama masa konstruksi dan operasi. Kehadiran proyek tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku, memperkuat infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas.

Pemerintah juga menilai keberhasilan pengembangan Blok Masela akan menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan gas untuk pembangkit listrik, industri, dan sektor petrokimia. Oleh karena itu, negosiasi harga gas dan skema distribusi terus diupayakan agar menghasilkan keseimbangan antara keekonomian proyek, kepentingan investor, dan kebutuhan industri dalam negeri.