Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Meski Harga Minyak Dunia Sempat Melonjak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memutuskan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun harga minyak mentah dunia sempat mengalami lonjakan tajam dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari.

Bahlil mengatakan, pembahasan terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM sempat muncul ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan signifikan. Pada periode tertentu, ICP bahkan sempat menyentuh level US$119 per barel, jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurut dia, kenaikan harga minyak global tersebut secara otomatis meningkatkan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara. Namun setelah dilakukan pembahasan intensif bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain agar harga BBM subsidi tetap tidak berubah.

“Saya berpandangan masyarakat kecil harus tetap dilindungi dalam kondisi seperti ini. Karena itu BBM subsidi jangan dinaikkan,” kata Bahlil dalam Energy Forum yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan bahwa stabilitas harga energi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga nasional, mengingat konsumsi domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Kenaikan Harga Minyak Justru Tambah Penerimaan Negara

Bahlil menjelaskan, ketika ICP berada di kisaran US$70 per barel, pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai sekitar US$10,8 miliar. Namun apabila harga minyak naik hingga US$100 per barel, maka penerimaan negara dari sektor migas berpotensi melonjak menjadi sekitar US$17,6 miliar.

Artinya, terdapat tambahan penerimaan negara sekitar US$7 miliar atau setara lebih dari Rp120 triliun. Tambahan pendapatan inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membantu menutup kenaikan kebutuhan subsidi energi tanpa harus membebankan masyarakat melalui kenaikan harga BBM subsidi.

Menurut Bahlil, pendekatan tersebut dipilih pemerintah agar gejolak harga energi global tidak langsung berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Kita melihat ada ruang fiskal tambahan dari kenaikan harga minyak. Jadi pemerintah memilih menggunakan tambahan penerimaan itu untuk melindungi masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Optimalkan Pendapatan dari Sektor Minerba

Selain mengandalkan kenaikan penerimaan dari sektor migas, pemerintah juga memperkuat pendapatan negara dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan penyesuaian tarif royalti bagi perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Bahlil mengungkapkan, kebijakan penyesuaian royalti tersebut diperkirakan mampu memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp30 triliun hingga Rp35 triliun. Tambahan pendapatan ini menjadi salah satu sumber utama untuk menjaga keseimbangan anggaran subsidi energi.

“Dari situ sebagian besar kebutuhan tambahan subsidi bisa ditutup. Sisanya dilakukan melalui efisiensi pada pos-pos anggaran lainnya,” ujarnya.

Kementerian ESDM sebelumnya memang telah mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan pertambangan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Polemik Kenaikan BBM Dinilai Perlu Dipahami Secara Utuh

Bahlil juga menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait isu kenaikan harga BBM. Ia menegaskan bahwa yang mengalami penyesuaian harga sejatinya adalah BBM nonsubsidi dengan angka oktan tinggi, seperti Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), serta Pertamax Turbo (RON 98), yang memang mengikuti dinamika harga pasar internasional.

Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dipastikan tetap dipertahankan pemerintah.

Menurut data pemerintah, sekitar 80% konsumsi BBM nasional saat ini masih memperoleh dukungan subsidi negara. BBM subsidi tersebut tidak hanya digunakan kendaraan pribadi masyarakat, tetapi juga menjadi kebutuhan penting sektor transportasi umum, nelayan, pelaku UMKM, hingga distribusi logistik nasional.

“Yang tidak naik adalah BBM subsidi. Pemerintah tetap menjaga agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tetap terlindungi dan biaya distribusi barang tidak meningkat,” kata Bahlil.

Menjaga Inflasi dan Stabilitas Harga Barang

Pengamat ekonomi menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi juga menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas inflasi nasional. Jika harga BBM subsidi dinaikkan, maka dampaknya bisa merembet ke kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok di pasar.

Bank Indonesia sebelumnya juga terus mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari faktor energi dan pangan, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang masih mempengaruhi volatilitas harga minyak dunia.

Pemerintah sendiri pada 2026 masih menempatkan subsidi energi sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dalam APBN tahun ini, alokasi subsidi energi tetap menjadi komponen belanja negara yang cukup besar karena mencakup subsidi BBM, LPG 3 kilogram, hingga subsidi listrik.

Subsidi Harus Tepat Sasaran

Meski mempertahankan harga BBM subsidi, Bahlil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melakukan pembenahan agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.

Menurut dia, subsidi energi seharusnya diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan negara, bukan dinikmati kelompok masyarakat mampu yang menggunakan kendaraan atau konsumsi BBM nonsubsidi.

Karena itu pemerintah juga terus menyiapkan berbagai skema penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, termasuk pembaruan data penerima subsidi dan evaluasi sistem distribusi energi nasional.

“Kebijakan subsidi energi harus diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan perlindungan negara. Sementara pengguna BBM nonsubsidi tentu tidak menjadi sasaran program subsidi pemerintah,” tutup Bahlil.

Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah saat ini lebih memilih menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dibanding mengambil langkah cepat menaikkan harga energi di tengah tekanan pasar global yang masih belum menentu.