Belanja Pemerintah Tembus Rp1.298 Triliun pada Semester I-2026, Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan belanja negara pada Semester I-2026 menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan yang berasal dari perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, hingga ketidakpastian arah suku bunga global membuat peran kebijakan fiskal menjadi semakin penting untuk menopang aktivitas ekonomi domestik.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari pagu APBN 2026. Angka tersebut meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi salah satu realisasi belanja semester pertama tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (7/7/2026), Purbaya menjelaskan bahwa percepatan belanja dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian.

“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada 2026 menjadi katalisator penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pada semester pertama,” ujar Purbaya.

Belanja Kementerian/Lembaga Fokus pada Program Prioritas

Dari total realisasi tersebut, belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos), pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintah pada 2026 karena diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan usaha mikro yang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut.

Sementara itu, penyaluran bantuan sosial terus diarahkan untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tengah masih tingginya tekanan biaya hidup.

Bantuan sosial yang telah direalisasikan meliputi:

• Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN);
• Program Keluarga Harapan (PKH);
• Program Kartu Sembako;
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Pemerintah menilai berbagai program perlindungan sosial tersebut tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Belanja Non-K/L Tembus Rp639,7 Triliun

Selain belanja K/L, pemerintah juga telah merealisasikan belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) sebesar Rp639,7 triliun.

Anggaran tersebut terutama digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi tahun berjalan, menyelesaikan kewajiban kurang bayar tahun 2025, serta membiayai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi para pensiunan.

Belanja non-K/L dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas berbagai layanan publik serta memastikan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat dan pelaku usaha dapat dipenuhi tepat waktu.

Subsidi dan Kompensasi Naik Tajam

Salah satu komponen belanja yang mengalami peningkatan signifikan adalah subsidi dan kompensasi.

Hingga Semester I-2026, realisasinya mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN.

Jumlah tersebut terdiri atas:

• Subsidi sebesar Rp116 triliun;
• Kompensasi sebesar Rp116,9 triliun.

Secara tahunan, realisasi tersebut meningkat sekitar 44,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Menurut Purbaya, kenaikan subsidi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:

• fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP);
• pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS;
• meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi;
• naiknya permintaan LPG tabung 3 kilogram;
• bertambahnya konsumsi listrik bersubsidi.

Di luar sektor energi, peningkatan alokasi subsidi pupuk juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja negara. Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Penyaluran Barang Bersubsidi Terus Meningkat

Sejalan dengan meningkatnya anggaran subsidi, volume penyaluran berbagai komoditas bersubsidi juga mengalami kenaikan sepanjang Semester I-2026.

Data pemerintah menunjukkan:

• Penyaluran BBM bersubsidi naik 7,8 persen;
• Distribusi LPG 3 kilogram meningkat 2 persen;
• Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen;
• Penyaluran pupuk bersubsidi melonjak 21,4 persen;
• Penyaluran beras meningkat 3,6 persen.

Kenaikan tersebut mencerminkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai program subsidi pemerintah, khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Transfer ke Daerah Tertinggi dalam Lima Tahun

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang positif.

Hingga akhir Semester I-2026, realisasi TKD mencapai Rp397,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN.

Menurut Purbaya, tingkat penyaluran tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Ia menjelaskan bahwa tingginya realisasi TKD tidak hanya dipengaruhi percepatan penyaluran dari pemerintah pusat, tetapi juga meningkatnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi dan mempercepat penyerapan anggaran.

“Kami akan terus mengawal realisasi transfer ke daerah agar penyerapan anggaran tetap berjalan baik hingga semester kedua,” ujarnya.

Pemerintah berharap percepatan transfer ke daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai program ekonomi di tingkat daerah sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prospek APBN 2026 Tetap Terjaga

Selain memaparkan perkembangan belanja negara, pemerintah juga menyampaikan proyeksi positif terhadap kinerja APBN sepanjang 2026.

Total pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun, atau sekitar 101,7 persen dari target awal APBN. Jika terealisasi, capaian tersebut akan meningkat sekitar 16 persen dibandingkan realisasi tahun 2025.

Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.631,4 triliun, yang terdiri atas:

• Penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun;
• Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp320,6 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp575,1 triliun, didukung oleh kinerja sektor sumber daya alam, dividen BUMN, serta berbagai penerimaan layanan pemerintah.

Pemerintah optimistis kombinasi antara percepatan belanja negara, meningkatnya penyaluran subsidi dan transfer ke daerah, serta proyeksi penerimaan negara yang tetap kuat akan membantu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026, meskipun tantangan dari perlambatan ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan internasional masih perlu diwaspadai.