BPKH Anggarkan Biaya Operasional Rp498,83 Miliar pada 2027, Terbesar untuk SDM
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menganggarkan biaya operasional sebesar Rp498,83 miliar untuk 2027. Dari total anggaran tersebut, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) menjadi pos pengeluaran terbesar dengan nilai mencapai Rp168,09 miliar atau setara 33,7 persen.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, anggaran SDM tersebut menjadi bagian dari enam pos utama belanja operasional lembaga pada 2027.
“Biaya SDM sebesar Rp168,09 miliar atau 33,7 persen,” ujar Fadlul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain kebutuhan SDM, BPKH mengalokasikan anggaran operasional 2027 untuk sejumlah kebutuhan lainnya, mulai dari pemasaran hingga investasi dan pengembangan organisasi.
Berikut rincian alokasi biaya operasional BPKH pada 2027:
- Sumber daya manusia (SDM): Rp168,09 miliar atau 33,7 persen.
- Pemasaran, diseminasi, sosialisasi, dan hubungan antarkelembagaan: Rp113,01 miliar atau 22,66 persen.
- Biaya modal, aset umum, dan administrasi: Rp108,14 miliar atau 21,68 persen.
- Biaya manajemen: Rp51,43 miliar atau 10,31 persen.
- Investasi dan penempatan: Rp39,44 miliar atau 7,91 persen.
- Perencanaan, pengembangan, riset, dan konsultasi: Rp18,72 miliar atau 3,75 persen.
Anggaran Operasional BPKH Disesuaikan dengan Kondisi Ekonomi
Fadlul menjelaskan, penyusunan anggaran operasional BPKH 2027 dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan pencapaian target kinerja organisasi secara optimal.
“Pengeluaran operasional tahun 2027 tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH serta pencapaian target kinerja organisasi secara optimal,” katanya.
Dalam menentukan besaran anggaran, BPKH turut mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Lembaga ini juga memperhitungkan proyeksi pertumbuhan dana kelolaan haji sebagai salah satu dasar penyusunan kebutuhan belanja.
BPKH menegaskan bahwa pengelolaan anggaran operasional akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian.
BPKH Prioritaskan Optimalisasi Nilai Manfaat Dana Haji
Di tengah penyusunan anggaran operasional 2027, BPKH juga menempatkan optimalisasi nilai manfaat bagi jemaah haji sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan alokasi belanja.
Artinya, penggunaan anggaran operasional diharapkan dapat mendukung kinerja kelembagaan tanpa mengabaikan kepentingan jemaah haji sebagai penerima manfaat pengelolaan dana haji.
BPKH juga memastikan alokasi belanja operasional tetap mengikuti batas maksimal pengeluaran yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Dengan anggaran operasional sebesar Rp498,83 miliar pada 2027, BPKH diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan haji secara optimal sekaligus menjaga prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam mengelola dana umat.
0 Comments