DJP Temukan 3,72 Juta Bukti Potong Pajak Dihapus, Potensi PPh Capai Rp2,01 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. Praktik tersebut diduga berpotensi menyebabkan pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih kecil dari jumlah yang seharusnya terutang.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan terdapat 475.698 wajib pajak orang pribadi yang menjadi sasaran tindak lanjut DJP. Dari hasil penelitian, ditemukan sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus dari SPT Tahunan PPh 2025.
“Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp2,01 triliun,” kata Bimo, dikutip dari akun Instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).
Menurut Bimo, penghapusan bukti potong tersebut dapat memengaruhi perhitungan pajak yang dilaporkan wajib pajak. Salah satu dampaknya, status SPT yang seharusnya Kurang Bayar (KB) berpotensi berubah menjadi Nihil.
Selain itu, jumlah pajak yang masih harus dibayarkan juga bisa menjadi lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak sebenarnya.
DJP Kirim Email Pengingat kepada Wajib Pajak
Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP melakukan penurunan data dan mengirimkan pesan pengingat melalui email kepada wajib pajak yang masuk dalam sasaran penelitian.
Langkah ini bertujuan agar wajib pajak memeriksa kembali laporan pajak yang telah disampaikan. Apabila terdapat bukti pemotongan PPh yang belum dicantumkan, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT secara mandiri.
Bimo menjelaskan, pengingat tersebut dikirimkan kepada seluruh wajib pajak yang masuk dalam populasi sasaran berdasarkan hasil penelitian DJP.
Melalui langkah tersebut, DJP berharap wajib pajak dapat segera memperbaiki pelaporan pajaknya apabila ditemukan ketidaksesuaian.
DJP Imbau Wajib Pajak Periksa Kembali SPT Tahunan
DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk memastikan setiap bukti pemotongan PPh telah tercantum secara lengkap dan benar dalam SPT Tahunan.
Wajib pajak juga diminta tidak mengabaikan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja maupun pihak lain yang melakukan pemotongan pajak.
Jika terdapat bukti pemotongan yang belum dimasukkan dalam laporan, pembetulan SPT perlu segera dilakukan agar perhitungan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan dapat mencerminkan seluruh penghasilan dan pajak yang telah dipotong secara akurat. DJP juga mengingatkan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
0 Comments