Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 untuk membantu menjaga daya beli pekerja dan buruh. Melalui program ini, pekerja yang memenuhi persyaratan berkesempatan mendapatkan bantuan dengan total nilai Rp900.000.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan secara bulanan, melainkan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penyaluran BSU 2026 direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggono Putri, menjelaskan bahwa BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pada Selasa (10/11/2026) bahwa data calon penerima BSU masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan.

Setelah proses tersebut selesai, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi kembali untuk memastikan bantuan diterima oleh pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Syarat Penerima BSU 2026

Ketentuan penerima Bantuan Subsidi Upah 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

Berikut syarat penerima BSU 2026:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
4. Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
5. Untuk wilayah yang tidak memiliki UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Adapun upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima BSU merupakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Meski demikian, tidak semua pekerja dapat menerima bantuan ini. BSU 2026 tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.

Selain itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam penyaluran bantuan.

Cara Cek Penerima BSU 2026 Melalui Situs Kemnaker

Pekerja yang ingin mengetahui informasi mengenai status penerima BSU 2026 dapat memantau portal resmi yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengecekan informasi dapat dilakukan melalui situs resmi berikut:

https://bsu.kemnaker.go.id/

Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan dan mekanisme penyaluran Bantuan Subsidi Upah.

Namun, berdasarkan informasi pada situs resmi BSU Kemnaker per 10 November 2026, mekanisme teknis pengecekan status penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi setelah seluruh proses verifikasi selesai.

Karena itu, pekerja diimbau untuk memantau perkembangan informasi melalui situs Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak ketinggalan pengumuman terbaru.

Apakah Penerima BSU 2026 Harus Mendaftar Sendiri?

Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri untuk mendapatkan BSU 2026.

Data calon penerima bantuan bersumber dari basis data BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, data tersebut diproses oleh pemerintah melalui tahapan validasi dan verifikasi untuk menentukan pekerja yang berhak menerima bantuan.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja cukup memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta informasi upah yang dilaporkan perusahaan sudah sesuai.

Waspada Hoaks Pendaftaran BSU 2026

Seiring dengan rencana pencairan BSU 2026, masyarakat perlu berhati-hati terhadap informasi palsu atau penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.

Pekerja sebaiknya tidak sembarangan mengakses tautan yang beredar di media sosial maupun pesan pribadi, terutama jika meminta pengisian data pribadi, nomor rekening, atau pembayaran sejumlah biaya.

Pastikan seluruh informasi mengenai jadwal pencairan, persyaratan, dan status penerima berasal dari kanal resmi pemerintah.

Pekerja dapat mengakses situs bsu.kemnaker.go.id untuk memperoleh informasi terbaru mengenai program tersebut.

Dengan total bantuan Rp900.000, BSU 2026 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi. Namun, pencairan tetap menunggu penyelesaian finalisasi data serta proses verifikasi pemerintah agar bantuan tepat sasaran.