Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) November 2026 diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Saat ini, proses penyaluran bantuan tersebut masih berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sementara pemerintah juga melakukan pemutakhiran dan verifikasi data calon penerima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah sedang mempercepat penyelesaian administrasi agar penyaluran BSU dapat direalisasikan sesuai jadwal pada November 2026.

“Ya ini masih diproses di Keuangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Airlangga menjelaskan, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih menyiapkan dan mengolah data penerima agar penyaluran BSU tepat sasaran.

“Pokoknya BSU kan di bawah Rp3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih disiapkan dan diolah di Kemenaker,” ujar Airlangga.

Dengan demikian, pemerintah masih menyelesaikan proses pendataan dan administrasi sebelum bantuan disalurkan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

Pekerja Bergaji hingga Rp10 Juta Bisa Mendapat Insentif PPh 21 DTP

Selain BSU untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta, pemerintah juga menyiapkan insentif pajak bagi kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi.

Insentif tersebut diberikan melalui fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Skema ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

Airlangga mengatakan fasilitas PPh 21 DTP disiapkan untuk memberikan keringanan pajak kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp10 juta,” tambahnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga.

Perbedaan BSU dan Insentif PPh 21 DTP

Pemerintah menerapkan dua skema dukungan dengan sasaran kelompok penghasilan yang berbeda.

BSU difokuskan untuk membantu pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Sementara itu, fasilitas PPh 21 DTP diberikan kepada pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kedua kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memberikan dukungan ekonomi kepada pekerja berdasarkan kelompok pendapatannya.

Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu informasi resmi lebih lanjut mengenai jadwal pencairan, mekanisme penyaluran, serta ketentuan teknis penerima BSU November 2026.