Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur batas maksimal waktu lembur bagi pekerja atau buruh. Dalam aturan tersebut, perusahaan hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja untuk lembur paling lama empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu minggu.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 116. Aturan tersebut juga mewajibkan perusahaan memenuhi sejumlah persyaratan sebelum meminta pekerja bekerja melebihi jam kerja normal.

Salah satu persyaratan utama adalah adanya persetujuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan. Selain itu, pemberi kerja wajib memberikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.

Dengan demikian, perusahaan tidak dapat memberlakukan lembur hanya berdasarkan instruksi lisan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Aturan Upah Lembur 2026, Jam Pertama Dibayar 1,5 Kali

Selain mengatur batas waktu lembur, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan ketentuan pembayaran upah bagi pekerja yang menjalankan lembur.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2), jam lembur pertama wajib dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar dua kali upah sejam.

Adapun dasar perhitungan upah per jam menggunakan rumus upah pokok ditambah tunjangan tetap, kemudian dibagi 173.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pekerja untuk mengetahui besaran hak upah yang harus diterima ketika menjalankan pekerjaan di luar waktu kerja normal.

Meski demikian, batas maksimal lembur empat jam sehari dan 18 jam seminggu memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Perusahaan Bisa Dikenai Sanksi Jika Melanggar Aturan Lembur

Perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan lembur sesuai undang-undang juga dapat dikenai sanksi administratif.

Dalam Pasal 117, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pemberi kerja, yaitu:

• Peringatan tertulis.
• Denda administratif.
• Pembatasan kegiatan usaha.
• Pencabutan perizinan berusaha.

Pemberian sanksi tersebut menjadi bagian dari pengaturan untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan waktu kerja dan hak pekerja.

Aturan Jam Kerja Normal dalam UU Ketenagakerjaan 2026

Selain ketentuan lembur, Pasal 115 UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur batas waktu kerja normal bagi pekerja atau buruh.

Untuk perusahaan yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu, waktu kerja ditetapkan selama tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu.

Sementara itu, perusahaan yang menerapkan lima hari kerja dalam satu minggu dapat memberlakukan waktu kerja delapan jam sehari dengan total 40 jam seminggu.

Ketentuan waktu kerja normal tersebut juga memiliki pengecualian bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu.

Melalui aturan ini, perusahaan perlu memastikan kebijakan jam kerja dan lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, pekerja memiliki dasar hukum yang lebih jelas mengenai persetujuan lembur, batas waktu kerja tambahan, serta hak mendapatkan upah lembur.