Partai Demokrat di Senat AS dilaporkan akan kembali membuka pembicaraan dengan perwakilan industri kripto pada hari Jumat. Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah sidang penting Senat terkait regulasi kripto ditunda secara mendadak.

Sebelumnya, Komite Perbankan Senat membatalkan agenda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) besar tentang struktur pasar kripto. RUU ini bertujuan membagi kewenangan pengawasan aset digital antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Penundaan tersebut terjadi setelah Coinbase, bursa kripto terbesar di Amerika Serikat, menarik dukungannya terhadap RUU tersebut. Coinbase menyatakan keberatan terhadap aturan mengenai program imbal hasil (reward) stablecoin dan menilai RUU itu memberikan kewenangan terlalu besar kepada SEC.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengkritik RUU tersebut dengan mengatakan bahwa bank-bank tradisional berusaha “mematikan persaingan” dari industri kripto. Ia menegaskan bahwa perusahaan kripto seharusnya diizinkan bersaing secara adil, termasuk menawarkan layanan pinjaman seperti bank.

Setelah pembatalan sidang, aktivitas publik terkait RUU ini sempat terhenti pada hari Kamis. Meski begitu, para legislator dan pelaku industri menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Anggota Demokrat dari Komite Perbankan Senat dan Komite Pertanian Senat—yang mengawasi CFTC—diperkirakan akan ikut serta dalam pembicaraan Jumat bersama kelompok advokasi kebijakan kripto di Washington.

Sebelumnya, Komite Perbankan dijadwalkan menggelar sesi pembahasan seharian penuh untuk mendiskusikan amandemen dan melakukan pemungutan suara. Namun rencana tersebut batal setelah Coinbase menyatakan tidak bisa mendukung versi RUU yang ada, sehingga Ketua Komite Perbankan, Tim Scott, menunda sidang.

Meski mengalami hambatan, sejumlah senator tetap optimistis. Senator Cynthia Lummis, yang dikenal sebagai pendukung kripto, mengatakan bahwa para pembuat undang-undang kini “lebih dekat dari sebelumnya” untuk mencapai kesepakatan. Senator Bill Hagerty juga menyampaikan keyakinannya bahwa kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat.

Respons dari industri kripto beragam. Sebagian pihak mendukung sikap Coinbase, sementara yang lain menilai penghentian pembahasan justru akan memperburuk ketidakpastian regulasi. Co-CEO Kraken, Arjun Sethi, mengatakan bahwa mundur dari negosiasi akan membuat AS tertinggal karena negara lain terus maju dengan aturan kripto yang lebih jelas.

Salah satu isu utama yang masih diperdebatkan adalah apakah penerbit stablecoin boleh menawarkan program imbal hasil atau bunga. Bank-bank dan sejumlah anggota Demokrat menentang hal ini karena khawatir terhadap perlindungan konsumen dan persaingan dengan simpanan bank tradisional.

Walaupun pembahasan di Komite Perbankan ditunda, Komite Pertanian Senat masih dijadwalkan menggelar sidang terkait RUU tersebut pada 27 Januari. Nantinya, hasil kerja kedua komite harus digabungkan sebelum RUU bisa diajukan ke sidang pleno Senat.

Beberapa analis menilai penundaan ini bisa menjadi jeda strategis untuk memperkuat dukungan lintas partai dan menyempurnakan RUU yang berpotensi menjadi reformasi besar regulasi keuangan AS. Namun, analis lain memperingatkan bahwa menjembatani perbedaan antara tuntutan Demokrat dan keberatan Coinbase tidak akan mudah, terutama menjelang tahun pemilu dan dengan syarat persetujuan 60 suara di Senat.