Zulkifli Hasan Yakin Koperasi Desa Merah Putih Mampu Bersaing dengan Ritel Modern

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diyakini mampu bersaing dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pemerintah optimistis koperasi desa tersebut dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Menurut Zulkifli, pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fisik KDMP di berbagai wilayah Indonesia. Targetnya, antara 20.000 hingga 30.000 unit bangunan koperasi desa dapat selesai dibangun pada Juni 2026. Dengan jumlah tersebut, KDMP diharapkan hadir hampir di setiap desa sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus penggerak ekonomi lokal.

“Jadi saya tidak usah khawatir, koperasi juga tidak perlu khawatir. Kalau bersaing dengan ritel modern seperti mart-mart itu, koperasi bisa bersaing asalkan program ini dijalankan dengan baik,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Koperasi Desa Jadi Infrastruktur Ekonomi Pemerintah

Zulkifli menjelaskan, KDMP tidak hanya berfungsi sebagai toko atau tempat transaksi biasa. Koperasi ini dirancang menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi pemerintah yang membantu penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi.

Ke depan, berbagai barang bersubsidi seperti beras, bahan pokok, hingga bantuan sosial akan disalurkan melalui jaringan koperasi desa. Dengan cara ini, distribusi bantuan pemerintah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, koperasi juga akan dipimpin oleh manajer profesional yang memiliki kemampuan kewirausahaan. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

“Kita berharap koperasi ini jauh lebih unggul, karena koperasi juga menjalankan fungsi sebagai infrastruktur pemerintah. Misalnya untuk penyaluran subsidi atau barang-barang bantuan,” ujarnya.

Menjadi Offtaker Hasil Panen Petani

Peran KDMP juga akan diperluas ke sektor pertanian. Koperasi desa direncanakan menjadi offtaker hasil panen petani, khususnya komoditas strategis seperti padi dan jagung. Hasil panen tersebut kemudian akan disalurkan ke Perum Bulog untuk dikelola sebagai bagian dari cadangan pangan nasional.

Model ini diharapkan dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih stabil sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dengan adanya koperasi sebagai pembeli langsung, petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau perantara yang sering menekan harga.

Selain sebagai pusat perdagangan, KDMP juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti:

• Cold storage untuk penyimpanan produk pangan

• Agen sembako untuk kebutuhan pokok masyarakat

• Agen LPG untuk distribusi energi rumah tangga

• Klinik kesehatan desa

• serta layanan distribusi bantuan sosial pemerintah

Dengan fasilitas tersebut, koperasi desa diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Isu Pembatasan Ritel Modern di Desa

Di tengah pembangunan KDMP, muncul wacana mengenai pembatasan ekspansi toko ritel modern di wilayah pedesaan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa kebijakan terkait pendirian minimarket sebenarnya tetap bergantung pada peraturan daerah masing-masing.

“Sebenarnya pengaturannya ada di regulasi daerah. Jadi setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan izin pendirian toko ritel modern,” kata Ferry saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Februari 2026.

Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan kerja sama antara koperasi desa dan jaringan ritel modern. Menurut Ferry, tidak semua produk kebutuhan masyarakat dapat diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Karena itu, koperasi desa tetap membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk penyediaan barang tertentu yang belum dapat diproduksi secara lokal.

“Koperasi Desa bisa bekerja sama dengan siapa pun. Tidak semua produk bisa diproduksi oleh UMKM lokal, sehingga tetap ada ruang untuk kerja sama dengan perusahaan swasta,” jelasnya.

DPR Tegaskan Tidak Ada Rencana Menutup Minimarket

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa DPR tidak pernah meminta agar minimarket seperti Alfamart atau Indomaret ditutup setelah adanya program Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menyebut narasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan ritel modern sebagai informasi yang tidak benar.

“Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret ditutup,” kata Lasarus, seperti dikutip dari Antara pada 23 Februari 2026.

Menurutnya, pembahasan di DPR lebih berfokus pada pengaturan keberadaan ritel modern, terutama untuk menjaga keseimbangan dengan pedagang kecil dan toko kelontong tradisional.

Selama ini, banyak pedagang kecil mengeluhkan penurunan pendapatan bahkan terpaksa menutup usahanya karena kalah bersaing dengan minimarket modern yang memiliki jaringan distribusi dan modal lebih kuat.

Dorong Ekonomi Desa dan Kemandirian Pangan

Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah berharap koperasi desa tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat distribusi, logistik, hingga layanan ekonomi di pedesaan.

Dengan jaringan koperasi yang luas, pemerintah menargetkan:

• memperkuat ketahanan pangan nasional,

• meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM desa,

• serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.

Jika target pembangunan puluhan ribu unit KDMP tercapai pada 2026, jaringan koperasi desa ini berpotensi menjadi salah satu ekosistem ekonomi terbesar di tingkat desa di Indonesia.