Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai syarat pengajuan promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan golongan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan ASN. Pegawai yang belum memenuhi kewajiban perpajakan berpotensi mengalami hambatan dalam proses pengembangan karier.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan tersebut telah disepakati oleh sejumlah kementerian dan akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara),” ujar Bimo kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, SKB tersebut akan melibatkan empat hingga lima kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Meski demikian, DJP belum mengumumkan jadwal peluncuran maupun mekanisme teknis penerapan aturan tersebut.

ASN Wajib Penuhi Kewajiban Pajak untuk Naik Jabatan

Melalui kebijakan ini, kepatuhan perpajakan akan menjadi salah satu persyaratan administratif bagi ASN yang ingin mengajukan promosi jabatan maupun kenaikan pangkat dan golongan.

Artinya, ASN perlu memastikan seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan Fiskal menjadi dokumen penting untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan administrasi perpajakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak di lingkungan pemerintahan.

Namun, rincian persyaratan dan prosedur penerbitan SKF untuk keperluan kenaikan jabatan masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.

DJP Awasi Wajib Pajak yang Menghapus Bukti Potong PPh

Selain memperketat kepatuhan pajak ASN, DJP juga meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang diduga menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan 2025.

Praktik tersebut berpotensi membuat status pajak yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Melalui pemberitahuan tersebut, wajib pajak diminta membetulkan SPT agar sesuai dengan kondisi dan kewajiban perpajakan sebenarnya.

Bimo mengatakan, DJP menggunakan pendekatan behavioral insights atau pemahaman perilaku untuk meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi yang lebih sederhana dan tepat sasaran agar wajib pajak terdorong mengambil tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DJP Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen

Di sisi lain, DJP juga mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen sejak September 2026.

Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional yang memiliki omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro. Penerapan pajak minimum global bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara sekaligus memastikan perusahaan multinasional membayar pajak sesuai ketentuan.

Bimo mengungkapkan, hingga Kamis (12/11/2026), sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional di Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak minimum global.

Berdasarkan pemetaan data Country-by-Country Report 2023, DJP mengidentifikasi kelompok perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi di atas 750 juta euro.

Kelompok tersebut mencakup 37 entitas induk dalam negeri dengan 1.721 anak usaha, serta 1.717 entitas induk luar negeri dengan 4.688 anak usaha.

Selain menerapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen, perusahaan yang memenuhi kriteria juga diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus dan Global Information Return.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, DJP berupaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan, baik di lingkungan aparatur pemerintahan maupun perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.