Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro atau sekitar perusahaan berskala besar yang memenuhi kriteria tersebut.

Penerapan pajak minimum global bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara sekaligus memastikan perusahaan multinasional memberikan kontribusi pajak yang adil di negara tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, hingga Kamis (12/11/2026), sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional di Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak minimum global.

“Sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk ataupun entitas anak yang berkedudukan di Indonesia sudah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak global,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, DJP telah melakukan pemetaan berdasarkan data Country-by-Country Report (CbCR) 2023 untuk mengidentifikasi kelompok perusahaan multinasional yang memiliki omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro.

Dari hasil pemetaan tersebut, DJP mengidentifikasi 37 entitas induk dalam negeri dengan 1.721 anak usaha. Selain itu, terdapat 1.717 entitas induk luar negeri yang memiliki 4.688 anak usaha.

Melalui kebijakan GMT, perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria diwajibkan membayar pajak dengan tarif efektif minimum sebesar 15 persen. Mereka juga harus memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, termasuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus dan Global Information Return.

Pajak Minimum Global untuk Ciptakan Persaingan Usaha yang Adil

Bimo menegaskan, penerapan pajak minimum global merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan kesetaraan iklim usaha atau level playing field antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik.

Menurutnya, selama ini perusahaan global memiliki peluang memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan antarnegara untuk menekan beban pajak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan kontribusi pajak antara perusahaan besar dan pelaku usaha dalam negeri.

“Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, sehingga korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak,” kata Bimo.

Ia juga membandingkan kebijakan tersebut dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet tertentu, yakni Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Menurut Bimo, penerapan GMT diharapkan dapat memastikan perusahaan multinasional berskala besar turut memberikan kontribusi yang seimbang terhadap perekonomian nasional.

Perkuat Penerimaan Negara dan Kedaulatan Fiskal

Selain menciptakan persaingan usaha yang lebih setara, kebijakan pajak minimum global juga diharapkan memperkuat kedaulatan fiskal Indonesia.

Bimo menyampaikan, penerapan tarif minimum 15 persen menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Tambahan penerimaan pajak tersebut nantinya dapat mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan nasional, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga pemerataan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan penerapan Global Minimum Tax, pemerintah berharap perusahaan multinasional tidak hanya memperoleh manfaat dari aktivitas bisnis di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Indonesia mengikuti standar perpajakan internasional dan mempersempit peluang penghindaran pajak melalui perbedaan regulasi antarnegara.