PT RANS Entertainment Indonesia Tbk akhirnya memberikan klarifikasi terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian dengan total nilai mencapai Rp14,69 miliar. Temuan tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad dan menggunakan anggaran pemerintah.

Klarifikasi disampaikan manajemen RANS pada Rabu, 11 November 2026, melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan menjelaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain dijalankan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RANS juga menyatakan menghargai perhatian, masukan, serta pengawasan masyarakat terhadap kegiatan bisnis perusahaan. Namun, polemik ini tetap menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran negara untuk membiayai jasa promosi melalui influencer.

ICW Soroti Kontrak Influencer RANS Senilai Rp14,69 Miliar

Sebelumnya, ICW mengungkap adanya pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha RANS, dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai kontrak tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup lima paket pekerjaan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket bersama KKP pada periode 2025–2026.

Sejumlah pekerjaan yang tercantum meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels dan Story akun @raffinagita1717, serta konten TikTok. Selain itu, terdapat pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan dan kampanye promosi.

Rincian Anggaran Jasa Influencer RANS

Dari total nilai kontrak Rp14,69 miliar, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan mencakup sejumlah paket promosi digital dan kegiatan.

Sementara itu, tiga paket pengadaan bersama KKP pada 2025–2026 memiliki nilai masing-masing sekitar Rp3,59 miliar, Rp3,6 miliar, dan Rp3,6 miliar.

Salah satu biaya yang menjadi perhatian adalah penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang tercatat sekitar Rp575,7 juta. Angka tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

ICW mempertanyakan kewajaran besaran anggaran tersebut, terutama ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

ICW Pertanyakan Transparansi dan Potensi Konflik Kepentingan

Selain nilai kontrak, ICW juga menyoroti transparansi pengadaan jasa influencer, termasuk bagaimana pemerintah mengukur efektivitas dan manfaat kampanye yang menggunakan anggaran negara.

Organisasi antikorupsi tersebut turut mempertanyakan mekanisme pengadaan yang mencantumkan kanal atau akun media sosial tertentu dalam spesifikasi pekerjaan. Hal ini dinilai berpotensi membatasi persaingan apabila tidak disertai mekanisme pemilihan penyedia yang transparan.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad diketahui merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Kondisi tersebut membuat ICW menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap hubungan antara pejabat publik, perusahaan, serta pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah.

RANS Tegaskan Kerja Sama Dilakukan Secara Profesional

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lainnya dilakukan secara profesional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan terbuka terhadap perhatian dan pengawasan publik. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada BEI sebagai bentuk penjelasan resmi perusahaan terhadap isu yang berkembang.

Meski demikian, berdasarkan informasi yang tersedia, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai setiap komponen kontrak, dasar penetapan nilai jasa influencer, maupun metode pengukuran efektivitas kampanye.

Polemik ini kembali mengangkat pentingnya transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya untuk kegiatan promosi digital yang melibatkan figur publik dan perusahaan milik tokoh terkenal.

Perlu ditegaskan bahwa temuan dan kritik ICW merupakan sorotan terhadap tata kelola pengadaan serta penggunaan anggaran negara. Temuan tersebut tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi.