Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal pada musim haji 2025. Padahal, kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban jemaah dalam membawa oleh-oleh dari Tanah Suci, sekaligus memberikan kemudahan dalam proses logistik kepulangan.

Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuany Praja, menyebutkan bahwa dari total sekitar 221 ribu jemaah haji Indonesia pada 2025, hanya 17.232 orang yang tercatat memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut. Artinya, tingkat pemanfaatannya bahkan tidak mencapai 10 persen dari total jemaah.

Menurut Cindhe, rendahnya angka ini bukan semata karena kurangnya minat, melainkan juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi di awal penerapan kebijakan. Regulasi terkait, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025, baru diterbitkan tidak lama sebelum penyelenggaraan ibadah haji 2025 dimulai. Akibatnya, banyak jemaah yang belum sempat memahami atau memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal.

Tren Oleh-Oleh Jemaah Haji 2025

Data DJBC menunjukkan bahwa produk garmen atau pakaian jadi menjadi oleh-oleh paling dominan yang dibawa pulang oleh jemaah haji Indonesia. Nilai devisa dari kategori ini bahkan melampaui USD 900 ribu. Jenis barangnya meliputi abaya, gamis, blus, hingga kemeja, yang memang populer di kalangan jemaah karena identik dengan budaya Timur Tengah.

Di posisi kedua, produk karpet mencatat nilai devisa sebesar USD 391.724. Selanjutnya disusul oleh makanan kering dengan nilai USD 168.241 serta parfum khas Arab dengan nilai USD 139.342. Pola ini menunjukkan bahwa preferensi jemaah cenderung pada barang-barang khas yang sulit ditemukan di Indonesia atau memiliki nilai simbolik religius.

Aturan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

Menjelang musim haji 2026, DJBC kembali mendorong para jemaah untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Berdasarkan aturan dalam PMK Nomor 4 Tahun 2025, jemaah haji diberikan pembebasan bea masuk sekaligus pajak-pajak terkait seperti PPN dan PPh atas barang kiriman pribadi mereka.

Namun, terdapat beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan. Dari sisi frekuensi, fasilitas ini hanya berlaku untuk maksimal dua kali pengiriman selama satu periode ibadah haji. Hal ini disesuaikan dengan pola perjalanan jemaah Indonesia yang umumnya singgah di dua kota suci, yakni Mekkah dan Madinah.

Dengan demikian, jemaah dapat mengirimkan barang dari masing-masing kota tersebut, misalnya setelah berbelanja di Madinah lalu kembali mengirimkan paket lain saat berada di Mekkah.

Batas Nilai Barang: Hingga USD 3.000

Selain pembatasan frekuensi, pemerintah juga menetapkan batas nilai barang yang bisa dibebaskan dari bea masuk. Untuk satu kali pengiriman, nilai maksimal yang diperbolehkan adalah USD 1.500. Artinya, dalam dua kali pengiriman, total nilai barang yang dapat dibawa pulang mencapai USD 3.000 per jemaah.

Batas ini tergolong cukup besar dibandingkan dengan skema umum barang kiriman dari luar negeri, sehingga memberikan ruang yang cukup luas bagi jemaah untuk membawa oleh-oleh tanpa khawatir dikenakan bea tambahan.

Update 2026: Sosialisasi Diperkuat dan Digitalisasi Layanan

Sebagai pembaruan untuk musim haji 2026, DJBC bersama Kementerian Keuangan mulai memperkuat sosialisasi kebijakan ini melalui berbagai kanal digital dan kerja sama dengan penyelenggara haji. Informasi terkait pembebasan bea masuk kini disampaikan lebih awal, termasuk melalui aplikasi resmi haji dan panduan keberangkatan jemaah.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengintegrasikan sistem pelaporan barang kiriman dengan layanan kepabeanan berbasis digital. Jemaah diharapkan dapat melakukan deklarasi barang secara lebih mudah sebelum pengiriman, sehingga proses pemeriksaan di Indonesia menjadi lebih cepat dan transparan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan kepabeanan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas, seperti pengiriman barang dalam jumlah komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan barang pribadi.

Tantangan dan Harapan

Meski fasilitas ini sangat menguntungkan, tantangan utama tetap terletak pada literasi dan pemahaman jemaah. Banyak jemaah yang masih memilih membawa barang secara langsung dalam bagasi, meskipun berisiko melebihi batas ketentuan maskapai.

Dengan peningkatan sosialisasi dan kemudahan layanan di 2026, DJBC berharap tingkat pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk dapat meningkat signifikan. Pemerintah juga menilai kebijakan ini tidak hanya membantu jemaah secara individu, tetapi juga berkontribusi pada kelancaran arus barang serta efisiensi proses kepulangan jemaah haji ke Indonesia.