Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Dorong Ekonomi Lokal, Serap Tenaga Kerja hingga Tarik Investasi Rp40 Triliun

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang luas.

Dalam konferensi pers bertajuk “1 Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis” di Jakarta, Kamis (16/4/2026), Cak Imin menekankan bahwa setiap alokasi anggaran negara harus memberikan dampak nyata, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara ekonomi.

“Setiap rupiah anggaran negara harus betul-betul memiliki dampak dan menghasilkan ekosistem pemberdayaan. Jadi program ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dampak Ekonomi Mulai Terlihat

Menurut Cak Imin, implementasi program MBG dalam satu tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi operasional program.

Program ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Dalam operasionalnya, pemerintah secara aktif melibatkan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan makanan, logistik, hingga jasa pendukung lainnya.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Banyak warga lokal kini terserap sebagai tenaga kerja di dapur MBG, mulai dari tenaga masak, distribusi, hingga pengelolaan operasional.

“Kini kita menyaksikan program MBG berjalan semakin efektif. Keterlibatan UMKM meningkat, tenaga kerja terus bertambah, dan ini menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Investasi Besar, Capai Rp40 Triliun

Tak hanya menggerakkan ekonomi rakyat, program MBG juga menarik minat investasi dalam jumlah besar. Cak Imin mengungkapkan bahwa hingga saat ini, total investasi dari sektor swasta, publik, dan masyarakat dalam program tersebut telah mencapai sekitar Rp40 triliun.

Angka ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap keberlanjutan program serta potensi ekonominya ke depan. Investasi tersebut mencakup pembangunan fasilitas dapur, rantai pasok bahan pangan, hingga penguatan infrastruktur distribusi.

“Nilai investasi dalam program ini tidak kurang dari Rp40 triliun. Ini angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa program ini memiliki daya tarik ekonomi yang kuat,” katanya.

Perkuat Ekosistem dari Hulu ke Hilir

Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar menjadi bagian dari rantai pasok SPPG. Tujuannya adalah menciptakan siklus ekonomi lokal yang berkelanjutan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Dalam skema ini, petani, peternak, dan pedagang lokal menjadi pemasok utama bahan pangan untuk dapur MBG. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di tingkat konsumsi, tetapi juga menyentuh sektor produksi.

Cak Imin menegaskan bahwa SPPG kini berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di daerah. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.

“Ekosistem SPPG dari hulu ke hilir harus benar-benar menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Ini bukan hanya tugas Badan Gizi Nasional, tetapi juga pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

Program MBG juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dengan memberdayakan pelaku ekonomi lokal, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cak Imin menekankan pentingnya pemberdayaan petani, peternak, dan pedagang lokal sebagai fondasi utama ekonomi nasional.

“Pedagang, petani, dan peternak harus terus diberdayakan. Ini bagian dari upaya kita untuk membangun ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah mengakui bahwa program MBG masih terus disempurnakan. Evaluasi dilakukan secara berkala, mulai dari kualitas gizi makanan, efisiensi distribusi, hingga pemerataan akses di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

Ke depan, pemerintah menargetkan perluasan cakupan program agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, digitalisasi sistem distribusi dan pengawasan juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Dengan berbagai capaian dan pengembangan tersebut, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan.