Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ruang untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate kini semakin terbatas. Hal ini terjadi karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan ketegangan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurut Perry, dinamika konflik tersebut membuat bank sentral harus lebih berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan moneter. BI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, dan arus modal asing.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta (8/4/2026), Perry menjelaskan bahwa meskipun BI Rate saat ini tetap berada di level 4,75%, peluang penurunan suku bunga ke depan menjadi semakin kecil. Bahkan, menurutnya, fokus kebijakan kini mulai bergeser dari pelonggaran moneter ke penguatan stabilitas.

“Untuk ruang penurunan suku bunga ke depan kemungkinan semakin lama semakin tertutup, sehingga kebijakan akan lebih diarahkan pada stabilitas,” ujar Perry.

Fokus BI: Stabilitas Rupiah dan Arus Modal

Sebagai bagian dari strategi kebijakan, BI juga mulai melakukan penyesuaian instrumen operasi pasar. Salah satunya adalah peningkatan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada tahun 2026.

Instrumen SRBI digunakan untuk menarik aliran dana asing (inflow), menjaga stabilitas rupiah, serta mengatur likuiditas di sistem perbankan. BI menegaskan bahwa meskipun pengelolaan likuiditas diperketat, ketersediaan uang primer (M0) tetap dijaga agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi domestik.

Selain SRBI, BI juga aktif melakukan intervensi di pasar keuangan. Hingga awal 2026, BI tercatat telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai sekitar Rp 90,05 triliun di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar obligasi dan mendukung transmisi kebijakan moneter.

Dampak Konflik Global ke Ekonomi Dunia

Perry juga menyoroti dampak langsung dari meningkatnya ketegangan geopolitik global terhadap ekonomi dunia. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah lonjakan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus level tinggi, mencapai sekitar USD 122 per barel dalam periode volatilitas pasar energi.

Kenaikan harga minyak ini berdampak luas, mulai dari inflasi global hingga tekanan terhadap neraca perdagangan negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia.

Selain itu, konflik geopolitik juga mendorong kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat, baik tenor jangka pendek seperti 2 tahun maupun jangka panjang 10 tahun.

Dalam kondisi normal sebelumnya, yield obligasi AS cenderung turun seiring ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve. Namun, tekanan dari meningkatnya defisit fiskal dan belanja pertahanan membuat yield kembali naik, sehingga mempengaruhi aliran modal global.

Dampak ke Indonesia

Kenaikan harga minyak dan suku bunga global ini memiliki efek lanjutan ke Indonesia, terutama pada:

• Tekanan inflasi akibat biaya energi dan transportasi

• Potensi pelemahan rupiah akibat keluarnya modal asing (capital outflow)

• Peningkatan biaya pembiayaan pemerintah dan sektor swasta

• Perubahan pola investasi portofolio global

BI menegaskan bahwa kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif, seimbang antara menjaga stabilitas dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi BI ke Depan

Dalam menghadapi ketidakpastian global, BI menerapkan pendekatan yang disebut “rekalibrasi kebijakan”, yaitu penyesuaian instrumen moneter secara fleksibel sesuai kondisi pasar.

Fokus utama kebijakan BI saat ini meliputi:

• Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

• Mengendalikan inflasi dalam target

• Menjaga likuiditas perbankan tetap memadai

• Menarik arus modal asing melalui instrumen seperti SRBI

• Menstabilkan pasar obligasi melalui pembelian SBN

Di tengah kondisi global yang masih fluktuatif hingga 2026, BI menilai bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.