Indonesia Dorong Penguatan Mata Uang Lokal, AI, dan Sistem Pembayaran di BRICS

Negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Dinamika geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi artificial intelligence (AI), risiko siber, perubahan iklim, hingga volatilitas pasar keuangan menjadi sejumlah isu yang mendorong negara-negara BRICS mempererat koordinasi.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari 1st BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting yang berlangsung di Jaipur, India, pada 12–13 Agustus 2026. Pertemuan mengangkat tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.

Indonesia dalam forum tersebut diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Pertemuan juga dihadiri para menteri keuangan dan pimpinan bank sentral negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, dan Iran. 

Pertemuan ini menjadi penting karena BRICS semakin memiliki peran dalam perekonomian global. Dalam pernyataan bersama BRICS sebelumnya, kelompok ini disebut mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40% produk domestik bruto (PDB) global berdasarkan paritas daya beli. BRICS juga mencakup sekitar seperempat arus perdagangan dan investasi dunia. 

Indonesia Dorong Kerja Sama yang Lebih Konkret

Filianingsih menilai negara-negara BRICS membutuhkan kerja sama yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah penguatan penggunaan mata uang lokal serta konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

“Bank Indonesia mendorong negara-negara BRICS untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi menjadi inovator dan kontributor aktif melalui penguatan riset dan kapasitas domestik,” ujar Filianingsih dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026). 

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan AI harus diikuti dengan peningkatan kemampuan domestik. Negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar bagi teknologi yang dikembangkan negara lain, tetapi perlu membangun sumber daya manusia, riset, infrastruktur, serta ekosistem inovasi sendiri.

Pendekatan tersebut dinilai semakin penting karena AI mulai memengaruhi berbagai sektor, termasuk industri keuangan, perdagangan, sistem pembayaran, manajemen risiko, hingga layanan publik.

Pada saat yang sama, digitalisasi juga membawa tantangan baru berupa keamanan siber. Karena itu, peningkatan konektivitas sistem keuangan perlu dibarengi dengan penguatan keamanan, perlindungan data, tata kelola, dan kapasitas pengawasan.

Mata Uang Lokal Jadi Salah Satu Prioritas

Indonesia juga kembali mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara.

Skema Local Currency Transaction (LCT) memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi dilakukan menggunakan mata uang negara-negara yang terlibat tanpa harus selalu menggunakan mata uang tertentu sebagai perantara.

Bagi Indonesia, penggunaan mata uang lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, menekan risiko volatilitas nilai tukar, serta memperkuat ketahanan eksternal.

Dorongan tersebut bukan hal baru. BI sebelumnya mencatat nilai transaksi LCT Indonesia mencapai US$11,7 miliar hingga pertengahan 2025, meningkat signifikan dibandingkan US$4,702 miliar pada semester I 2024. Jumlah nasabah yang menggunakan skema tersebut juga meningkat sekitar 45% secara tahunan. 

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan mata uang lokal mulai mendapatkan ruang lebih besar dalam transaksi lintas negara. BI juga sebelumnya menekankan bahwa LCT dapat membantu meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi sekaligus mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. 

Meski demikian, penerapan skema mata uang lokal di lingkungan BRICS tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Setiap negara memiliki struktur ekonomi, rezim nilai tukar, sistem keuangan, serta tingkat kesiapan digital yang berbeda.

Karena itu, penguatan konektivitas pembayaran dan mekanisme penyelesaian transaksi menjadi faktor penting agar penggunaan mata uang lokal dapat berjalan lebih efektif.

Digital Public Infrastructure dan Transformasi Ekonomi

Dalam forum tersebut, Indonesia melalui koordinasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI).

DPI dapat menjadi fondasi bagi pengembangan layanan digital publik, termasuk sistem identitas digital, pembayaran, pertukaran data, serta berbagai layanan pemerintah dan ekonomi.

Pengembangan infrastruktur tersebut berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan digital, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi negara berkembang, pembangunan DPI juga dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih terbuka dan interoperabel. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi dengan tata kelola data, keamanan siber, perlindungan konsumen, serta standar interoperabilitas antarnegara.

BRICS Hadapi Tantangan AI dan Risiko Siber

AI menjadi salah satu isu yang semakin strategis dalam kerja sama ekonomi global. Teknologi tersebut memiliki potensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi sekaligus menciptakan risiko baru.

Indonesia menilai negara-negara BRICS perlu membangun kapasitas domestik agar dapat menjadi inovator dan kontributor teknologi, bukan sekadar pengguna.

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan investasi riset dan pengembangan, pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta kerja sama teknologi antarnegara.

Di sektor keuangan, pemanfaatan AI juga perlu dilakukan secara hati-hati. Sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, meningkatkan manajemen risiko, mempercepat layanan keuangan, hingga membantu analisis ekonomi. Namun, penggunaan teknologi tersebut juga dapat meningkatkan risiko penipuan digital, serangan siber, manipulasi data, dan kesalahan keputusan otomatis.

Karena itu, kerja sama BRICS di bidang digital perlu mencakup bukan hanya inovasi, tetapi juga keamanan dan tata kelola.

Pembiayaan Iklim Jadi Perhatian

Selain teknologi dan sistem pembayaran, pembiayaan iklim menjadi agenda penting dalam kerja sama ekonomi BRICS.

Negara-negara berkembang menghadapi kebutuhan investasi yang besar untuk melakukan transisi energi, meningkatkan ketahanan terhadap bencana iklim, serta mengembangkan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan.

Indonesia mendorong peningkatan akses negara berkembang terhadap pembiayaan iklim. Hal ini penting karena keterbatasan pendanaan dapat menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Pendanaan tersebut diharapkan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dapat menarik investasi swasta, lembaga keuangan internasional, dan berbagai mekanisme pembiayaan inovatif.

Memperkuat Peran Negara Berkembang dalam Tata Kelola Global

Indonesia juga menekankan pentingnya meningkatkan suara dan representasi negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global.

Salah satu aspek yang didorong adalah penguatan peran International Monetary Fund (IMF) sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan global.

Penguatan jaring pengaman tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya risiko yang dapat memicu tekanan terhadap nilai tukar, arus modal, harga komoditas, dan stabilitas sistem keuangan.

Kerja sama BRICS diharapkan dapat melengkapi mekanisme internasional yang sudah ada, bukan menciptakan fragmentasi baru dalam sistem keuangan global.

Dalam konteks tersebut, koordinasi kebijakan dan komunikasi antarnegara menjadi semakin penting. Negara-negara berkembang perlu memiliki ruang kebijakan yang memadai untuk merespons guncangan eksternal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik.

Indonesia Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter

Partisipasi Indonesia dalam forum BRICS juga sejalan dengan upaya pemerintah dan BI menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. 

Juda sendiri mulai menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Februari 2026 setelah sebelumnya berkarier sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Executive Director Indonesia di IMF pada periode 2017–2019. 

Pengalaman tersebut menjadi relevan dalam pembahasan mengenai arsitektur keuangan global dan kerja sama internasional.

BRICS dan Arah Baru Kerja Sama Ekonomi

Pertemuan FMCBG di Jaipur menunjukkan bahwa agenda BRICS semakin luas. Kerja sama tidak lagi hanya berfokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup sistem pembayaran, mata uang lokal, infrastruktur digital, AI, keamanan siber, pembiayaan iklim, serta reformasi tata kelola ekonomi global.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BRICS membuka peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi dan keuangan dengan negara-negara berkembang dan emerging markets.

Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana berbagai agenda tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat ekonomi.

Penguatan konektivitas sistem pembayaran, peningkatan transaksi mata uang lokal, pengembangan DPI, peningkatan kapasitas AI, serta perluasan pembiayaan iklim membutuhkan koordinasi lintas negara dan standar yang kompatibel.

Indonesia melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan mitra internasional. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan nasional sekaligus memperluas ruang kerja sama Indonesia di tengah perubahan struktur ekonomi global.

Dengan ketidakpastian geopolitik, perkembangan teknologi yang sangat cepat, risiko siber, dan tekanan perubahan iklim yang semakin besar, kerja sama menjadi salah satu kunci untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan yang lebih tangguh, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.