Kondisi Layanan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Indonesia Dinilai Semakin Memburuk, Pelaku Usaha Mendesak Pemerintah Turun Tangan

Permintaan kepada pemerintah pusat Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan langsung atas kondisi layanan bongkar muat barang di pelabuhan–pelabuhan nasional semakin menguat. Keluhan dari pelaku usaha, pemilik kapal, dan pelayaran terus meningkat seiring menurunnya produktivitas layanan bongkar muat, pendangkalan beberapa jalur pelabuhan, serta antrean kapal yang panjang — yang semuanya berdampak pada lonjakan biaya operasional logistik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, menegaskan bahwa masalah ini terjadi hampir di seluruh pelabuhan domestik. Menurutnya, salah satu akar persoalan utama adalah keterbatasan jumlah dan kemampuan alat bongkar muat, yang membuat antrean kapal semakin panjang dan produktivitas menurun drastis.

Keterlambatan Bongkar Muat dan Gangguan Jadwal Kapal

Keluhan para anggota asosiasi ALFI, terutama dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa sering terjadi keterlambatan pengiriman barang — baik saat keberangkatan kapal maupun pada saat tiba di tujuan akhir. Penyebabnya adalah jadwal sandar kapal yang molor, sehingga gangguan layanan pelabuhan turut menghambat jadwal logistik nasional.

Laporan terbaru bahkan menyebut sejumlah kapal harus menunggu 5–6 hari sebelum bisa sandar dan melakukan bongkar muat, sementara idealnya proses tersebut tidak lebih dari 3 hari. Kondisi ini tidak hanya memperlambat layanan, tetapi menciptakan kelangkaan kontainer kosong di beberapa pelabuhan.

Dampak Terhadap Biaya dan Rantai Pasok

Akibat buruknya layanan di pelabuhan, biaya logistik melonjak dan memberikan tekanan berat pada pemilik kapal serta pelaku usaha pengiriman barang. Perusahaan logistik dan forwarder merasakan kerugian langsung karena adanya penurunan utilisasi armada truk, keterlambatan pengiriman, dan produktivitas yang anjlok. Kehilangan volume barang yang bisa dimuat per hari menyebabkan omset turun sementara beban biaya justru meningkat.

Lebih parahnya lagi, ketidakpastian peraturan, tumpang tindih kebijakan lintas instansi, serta lambatnya koordinasi membuat kinerja pelaku usaha logistik nasional terhambat. Biaya lokasi pelabuhan, termasuk biaya sandar, bongkar muat, dan penanganan kontainer, menjadi beban tambahan yang menyulitkan persaingan bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah.

Masalah Alat Bongkar Muat & Infrastruktur Usang

Berdasarkan investigasi pelaku usaha, salah satu penyebab utama produktivitas rendah adalah peralatan bongkar muat yang sudah tua dan kurang pemeliharaan. Di sejumlah terminal peti kemas seperti TPK Nilam dan TPK Mirah di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, alat–alat berat yang seharusnya mampu menangani 30–40 kontainer per jam kini hanya bekerja rata‑rata 10 kontainer per jam.

Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi arus barang di pelabuhan dan memperparah antrean serta keterlambatan. Efek domino dari lambatnya proses bongkar muat membuat jadwal pengiriman menjadi tidak menentu dan membebani rantai pasok nasional.

Permintaan Peningkatan Layanan dan Modernisasi Infrastruktur

Pelaku industri logistik mendesak agar pemerintah mempercepat modernisasi peralatan pelabuhan, termasuk penggantian alat bongkar muat yang sudah usang, peningkatan sistem digital dalam operasi pelabuhan, dan perbaikan infrastruktur jalur air agar mampu menampung tonase kapal yang semakin besar.

Usulan lainnya mencakup revitalisasi fasilitas terminal, penerapan standar operasional yang jelas di seluruh pelabuhan, serta pengetatan koordinasi antar‑instansi terkait guna menghilangkan kesenjangan regulasi yang selama ini menghambat efisiensi layanan.

Upaya Pemerintah dan Isu yang Lebih Luas

Meskipun tantangan layanan bongkar muat masih nyata, pemerintah Indonesia sebelumnya telah mencanangkan berbagai inisiatif besar di sektor perdagangan dan logistik. Partisipasi modal asing dan domestik diarahkan untuk membangun kompleks pelabuhan baru serta meningkatkan konektivitas laut dalam kerangka Golden Indonesia 2045 Vision, yang mempertimbangkan perluasan kapasitas dan kualitas pelabuhan nasional di masa depan.

Namun, persoalan layanan operasional di pelabuhan domestik saat ini tetap menjadi fokus utama yang perlu penanganan segera untuk menjaga kelancaran arus barang, menekan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global.