Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah melakukan kajian mengenai fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa diduga menjadi salah satu faktor yang menekan daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap bertambahnya angka kemiskinan.

Menurut Luhut, tim DEN telah melakukan perhitungan terkait kondisi tersebut, meski ia belum memaparkan secara rinci data maupun metodologi yang digunakan dalam kajian tersebut.

“Jadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu. Ada datanya saya enggak ingat,” ujar Luhut saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal tersebut memicu perhatian pemerintah terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya inklusif.

Luhut mengatakan, pemerintah kini tidak hanya berfokus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia menilai efisiensi pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya beli masyarakat.

“Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target yang kita kerjakan. Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang,” tuturnya.

Luhut mengingatkan bahwa Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu periode ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Jika momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, investasi, serta penciptaan lapangan kerja, target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 akan semakin sulit diwujudkan.

“Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai. Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira enggak ada masalah,” kata Luhut.

Prabowo Soroti Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai mengalami anomali. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir perekonomian nasional mampu tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun, tetapi peningkatan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat secara merata.

Prabowo menjelaskan bahwa secara teori, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen selama tujuh tahun berturut-turut seharusnya menghasilkan peningkatan kekayaan nasional yang cukup besar.

“Selama tujuh tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5 persen tiap tahun. Tujuh tahun kali lima, berarti 35 persen pertumbuhannya. Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35 persen,” kata Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dikutip dari Antara.

Namun, menurut Prabowo, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah mengevaluasi efektivitas sistem ekonomi dan berbagai program pembangunan agar hasil pertumbuhan dapat dinikmati lebih merata.

Presiden juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga harus tercermin pada meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, menurunnya ketimpangan, serta terbukanya lebih banyak kesempatan kerja.

Pemerintah, lanjut Prabowo, akan terus mendorong reformasi di berbagai sektor, termasuk peningkatan investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang diharapkan dapat diikuti dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.