Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan di jajaran pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mencopot dua pejabat eselon I. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan pengawasan internal di tengah sorotan terhadap kinerja sektor fiskal.

Dua pejabat yang dicopot adalah Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), serta Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran (DJA). Keduanya merupakan posisi strategis yang berperan penting dalam perumusan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara.

Perombakan Berlaku Sejak 21 April 2026

Purbaya mengonfirmasi bahwa keputusan pencopotan tersebut telah efektif berlaku sejak Selasa, 21 April 2026 sore. Untuk sementara waktu, posisi yang ditinggalkan diisi oleh pejabat Pelaksana Harian (Plh) agar roda organisasi tetap berjalan.

“Sudah diisi Plh dan sudah aktif sejak kemarin sore. Penandatanganannya juga sudah dilakukan sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan penugasan baru bagi Febrio dan Luky. Ia menyebut keduanya untuk sementara akan “beristirahat” sebelum ditempatkan pada posisi lain yang dinilai sesuai.

Sejumlah Posisi Eselon I Masih Kosong

Selain dua posisi tersebut, terdapat pula kekosongan jabatan di posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Masyita Crystallin, yang kini beralih menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Saat ini, posisi tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kemenkeu tengah berada dalam fase transisi kepemimpinan di sejumlah unit strategis.

Purbaya menyatakan bahwa nama-nama pejabat definitif pengganti akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses pengajuan tersebut ditargetkan berlangsung pada awal hingga pertengahan Mei 2026.

“Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Kemungkinan awal atau pertengahan Mei,” jelasnya.

Bagian dari Reformasi Internal Kemenkeu

Perombakan ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Keuangan memang tengah memperkuat agenda reformasi internal, terutama dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan komitmennya untuk membersihkan institusi dari praktik penyimpangan, khususnya di unit yang bersentuhan langsung dengan penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia menegaskan bahwa pimpinan tidak boleh lepas tangan jika terjadi pelanggaran di bawahnya. Bahkan, jika ditemukan kelalaian pengawasan hingga level tertentu, rotasi atau pencopotan jabatan akan dilakukan hingga ke tingkat pimpinan atas.

“Kalau pelanggaran sampai satu level di bawah pimpinan, maka pergantian bisa dilakukan sampai ke atas,” tegasnya dalam acara pelantikan pejabat Kemenkeu sebelumnya.

Penegakan Disiplin Jadi Prioritas

Menurut Purbaya, kasus pelanggaran yang berulang di sektor pajak dan bea cukai menunjukkan bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup. Diperlukan langkah tegas dan sistematis untuk memutus mata rantai penyimpangan.

Ia menekankan bahwa pembenahan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga sistem pengawasan secara menyeluruh. Hal ini termasuk memperkuat audit internal, transparansi, serta penggunaan teknologi untuk meminimalkan celah pelanggaran.

“Tidak bisa lagi ada alasan tidak tahu. Pimpinan wajib mengawasi seluruh aktivitas di unitnya,” ujarnya.

Tanggung Jawab Pimpinan Ditekankan

Purbaya juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar lebih aktif dalam mengawasi kinerja bawahannya. Menurutnya, tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga implementasi di lapangan.

Ia menegaskan bahwa dampak dari pelanggaran tidak hanya berhenti di level pelaksana, tetapi bisa merambat hingga ke jajaran direktur jenderal bahkan pimpinan tertinggi kementerian.

“Saya minta semua pimpinan benar-benar mengawasi. Karena kalau terjadi masalah, bukan hanya bawahan yang kena, tapi kita semua,” tegasnya.

Sinyal Penguatan Tata Kelola Fiskal

Langkah pencopotan pejabat ini juga dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki tata kelola fiskal, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Dengan posisi strategis seperti Direktur Jenderal Anggaran dan Strategi Fiskal yang mengalami pergantian, arah kebijakan fiskal ke depan diperkirakan akan mengalami penyesuaian, baik dalam pengelolaan belanja negara maupun strategi menjaga stabilitas ekonomi.

Ke depan, publik dan pelaku pasar akan mencermati siapa saja yang akan mengisi posisi tersebut, mengingat peran vitalnya dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.