APBN Dipastikan Tetap Kuat, Pemerintah Bantah Isu Dana Habis dalam Dua Minggu

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih dalam keadaan aman dan terkendali. Ia secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa dana APBN akan habis hanya dalam waktu dua minggu.

Menurut Purbaya, kabar tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga cukup mengejutkan karena justru berasal dari lingkungan internal Kementerian Keuangan sendiri. Ia mengaku baru mengetahui adanya isu tersebut dan menyayangkan penyebarannya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR pada 6 April 2026, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai simulasi fiskal untuk menghadapi tekanan global, termasuk lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi, khususnya BBM.

Simulasi Harga Minyak: APBN Tetap Aman

Pemerintah telah menghitung berbagai skenario, termasuk jika harga minyak mentah dunia menembus angka USD 100 per barel sepanjang tahun 2026. Dari hasil simulasi tersebut, defisit anggaran masih dapat dijaga di kisaran 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini berarti posisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman, mengingat Undang-Undang mengatur defisit maksimal sebesar 3% dari PDB.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan asumsi optimistis, tetapi juga telah menyiapkan mitigasi untuk skenario terburuk sekalipun, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat fluktuasi harga energi dan tensi geopolitik dunia.

Bantalan Fiskal: SAL Tembus Rp 420 Triliun

Selain menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah juga memiliki cadangan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL). Saat ini, nilai SAL bahkan meningkat hingga mencapai sekitar Rp 420 triliun.

Dana ini berfungsi sebagai bantalan atau buffer fiskal yang dapat digunakan jika terjadi tekanan tambahan, seperti lonjakan tajam harga minyak yang menyebabkan subsidi energi membengkak.

Purbaya menegaskan bahwa SAL menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas APBN tanpa harus langsung mengambil kebijakan ekstrem seperti kenaikan harga BBM atau pemotongan belanja secara drastis.

Namun demikian, penggunaan SAL tetap harus melalui persetujuan DPR sebagai bagian dari mekanisme pengawasan anggaran negara.

Potensi Tambahan Penerimaan dari Sektor Energi

Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang dari kenaikan harga komoditas global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak, gas, dan batu bara.

Kenaikan harga komoditas tersebut berpotensi menambah pendapatan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga dapat membantu menyeimbangkan peningkatan belanja subsidi.

Dengan kata lain, tekanan dari kenaikan harga energi tidak sepenuhnya menjadi beban, karena sebagian juga diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara.

Defisit APBN Awal 2026 Masih Terkendali

Pada kuartal I-2026, APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% dari PDB. Angka ini masih dalam jalur yang direncanakan pemerintah.

Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 815,0 triliun atau meningkat 31,4%.

Kenaikan belanja ini terutama dipengaruhi oleh percepatan realisasi program pemerintah di awal tahun, termasuk belanja perlindungan sosial, subsidi energi, serta proyek infrastruktur.

Purbaya menekankan bahwa defisit di awal tahun merupakan hal yang wajar, karena pola belanja pemerintah biasanya lebih besar di awal, sementara penerimaan akan meningkat secara bertahap sepanjang tahun.

Pemerintah Klaim APBN Dirancang Defisit Secara Terukur

Pemerintah menegaskan bahwa APBN memang sejak awal dirancang dalam kondisi defisit sebagai bagian dari strategi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama defisit masih berada dalam batas yang terkendali dan pembiayaannya sehat, kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja negara secara berkala untuk memastikan keseimbangan fiskal tetap terjaga hingga akhir tahun.

Strategi Berlapis Hadapi Ketidakpastian Global

Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian—terutama akibat fluktuasi harga minyak, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia—pemerintah Indonesia mengandalkan strategi berlapis, antara lain:

• Pengendalian defisit di bawah 3% PDB

• Pemanfaatan SAL sebagai bantalan fiskal

• Optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas

• Efisiensi dan prioritas belanja negara

Dengan kombinasi strategi tersebut, pemerintah optimistis APBN 2026 tetap stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan: Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Menutup pernyataannya, Purbaya meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih kuat dan terkendali.

Dengan cadangan anggaran yang cukup, perencanaan yang matang, serta strategi mitigasi yang berlapis, pemerintah yakin APBN tetap mampu menghadapi berbagai tekanan sepanjang tahun 2026.