Pemerintah resmi memberikan insentif pajak untuk sektor penerbangan dengan menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 dan menjadi salah satu langkah fiskal untuk meredam dampak kenaikan harga avtur sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa PPN atas tiket pesawat ekonomi dalam negeri akan ditanggung pemerintah sebesar 100% selama tahun anggaran 2026. Artinya, penumpang tidak perlu membayar komponen pajak untuk tarif dasar (base fare) maupun fuel surcharge, karena seluruh beban tersebut dialihkan ke pemerintah selama periode insentif berlangsung.

Kebijakan ini muncul di tengah tren kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan akibat fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik global. Kenaikan biaya operasional maskapai tersebut berpotensi mendorong harga tiket lebih tinggi, sehingga pemerintah mengambil langkah cepat untuk menahan lonjakan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.

Selain untuk menjaga daya beli, insentif ini juga bertujuan mendukung mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata domestik. Pemerintah menilai transportasi udara memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat bergantung pada konektivitas antarwilayah.

Namun, insentif ini bersifat terbatas. PPN DTP hanya berlaku untuk pembelian tiket dan periode penerbangan dalam jangka waktu 60 hari sejak aturan diberlakukan. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih bersifat stimulus jangka pendek dibandingkan solusi struktural terhadap mahalnya harga tiket pesawat.

Meski pemerintah menanggung pajak, maskapai tetap memiliki kewajiban administratif. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, maskapai harus tetap menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, serta melaporkan transaksi tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tersebut.

Dari sisi dampak, sejumlah ekonom menilai efek kebijakan ini relatif terbatas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut bahwa beban terhadap APBN tidak besar karena cakupan kebijakan yang sempit dan durasi yang singkat. Ia juga menilai dampaknya terhadap inflasi tidak signifikan karena kontribusi tiket pesawat terhadap indeks harga konsumen relatif kecil.

Selain itu, tidak semua penumpang akan merasakan manfaat maksimal dari penurunan harga tiket. Hal ini disebabkan oleh struktur pasar penerbangan serta perilaku maskapai. Dalam praktiknya, maskapai berpotensi tidak menurunkan harga tiket secara penuh sesuai nilai insentif yang diberikan pemerintah.

Menurut Wijayanto, penurunan harga tiket secara teoritis bisa mencapai sekitar 10%, namun realisasinya kemungkinan lebih kecil karena maskapai cenderung menahan sebagian penurunan tersebut untuk memperbaiki margin keuntungan yang tertekan akibat tingginya biaya operasional.

Di sisi lain, karakteristik konsumen penerbangan juga memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Sebagian besar pengguna layanan penerbangan berasal dari kalangan ASN dan korporasi yang relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga. Dengan demikian, penurunan harga tiket tidak serta-merta mendorong lonjakan permintaan secara signifikan.

Meski begitu, kebijakan ini tetap dipandang sebagai sinyal positif dari pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Insentif ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya hadir untuk meredam gejolak harga dan menjaga aksesibilitas transportasi bagi masyarakat.

Sebagai tambahan, sejumlah pengamat juga melihat peluang lanjutan dari kebijakan ini. Jika harga avtur tetap tinggi atau terjadi tekanan lanjutan pada sektor penerbangan, pemerintah berpotensi memperpanjang atau memperluas insentif, baik dalam bentuk pajak maupun subsidi lainnya. Alternatif lain yang mulai dibahas adalah efisiensi rantai pasok avtur serta peningkatan kompetisi di sektor penerbangan untuk menekan harga tiket secara lebih berkelanjutan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan PPN DTP tiket pesawat dapat dilihat sebagai langkah taktis jangka pendek. Dampaknya mungkin tidak besar secara makro, namun tetap memberikan bantalan bagi masyarakat dan industri di tengah kondisi biaya yang sedang meningkat.