Polymarket Ajukan Gugatan ke Pengadilan Federal untuk Hentikan Tindakan Massachusetts

Polymarket mengajukan gugatan ke pengadilan federal AS untuk menghentikan negara bagian Massachusetts menerapkan aturan perjudian terhadap platformnya. Chief Legal Officer Polymarket, Neal Kumar, mengatakan bahwa hanya regulator federal—bukan pemerintah negara bagian—yang berwenang mengatur prediction market seperti Polymarket.

Dalam unggahan di X, Kumar menyebut Kongres AS telah memberikan kewenangan eksklusif kepada Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk mengawasi kontrak berbasis peristiwa (event contracts). Menurutnya, prediction market bersifat nasional, sehingga sengketa hukumnya seharusnya diputuskan di tingkat federal, bukan negara bagian.

Kumar juga mengkritik langkah Massachusetts dan Nevada yang berusaha membatasi prediction market melalui pengadilan negara bagian. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut tidak mengalahkan hukum federal dan justru bisa membuat negara bagian kehilangan peluang untuk ikut membangun pasar keuangan masa depan. Meski menggugat, Polymarket menyatakan tetap terbuka untuk berdialog dengan negara bagian lain.

Inti sengketa ini adalah soal status hukum kontrak berbasis peristiwa di Polymarket: apakah termasuk instrumen keuangan yang berada di bawah CFTC, atau dianggap sebagai perjudian yang bisa diatur oleh negara bagian. Polymarket berpendapat bahwa Commodity Exchange Act memberikan kewenangan penuh kepada CFTC atas pasar semacam ini.

Di sisi lain, regulator Massachusetts berpendapat bahwa beberapa kontrak prediksi—terutama yang terkait hasil pertandingan olahraga—merupakan bentuk taruhan olahraga ilegal menurut hukum negara bagian. Mereka menilai pengawasan lokal diperlukan untuk melindungi konsumen dan menegakkan aturan perjudian.

Gugatan ini muncul setelah kasus serupa yang melibatkan platform prediction market lain, Kalshi. Awal bulan ini, hakim di Massachusetts memerintahkan Kalshi untuk memblokir warga negara bagian tersebut dari akses kontrak berbasis olahraga, dan menolak klaim bahwa hukum federal mengesampingkan aturan negara bagian.

Dalam gugatannya, Polymarket meminta putusan resmi bahwa hukum federal memiliki kedudukan lebih tinggi (federal preemption) serta perintah pengadilan agar Massachusetts tidak menerapkan undang-undang perjudiannya terhadap platform Polymarket. Perusahaan menegaskan bahwa pasar berskala nasional seperti Polymarket tidak bisa berjalan efektif jika harus mematuhi aturan berbeda di setiap negara bagian.

Prediction market memungkinkan pengguna memperdagangkan kontrak berdasarkan hasil peristiwa dunia nyata, seperti pemilu, data ekonomi, hingga olahraga. Operator platform berpendapat kontrak ini mirip derivatif keuangan, sementara regulator negara bagian menilai produk tersebut sangat mirip dengan praktik taruhan konvensional.

Konflik hukum ini mencerminkan perdebatan nasional yang lebih luas terkait cara mengatur prediction market di tengah popularitasnya yang meningkat, termasuk di ekosistem kripto. Jika Polymarket menang, kendali federal atas pasar ini akan semakin kuat dan membatasi intervensi negara bagian. Namun, jika Massachusetts menang, negara bagian lain bisa ikut memberlakukan pembatasan, yang berpotensi mengubah cara prediction market kripto beroperasi di AS.

Kasus ini menambah daftar panjang pertarungan hukum yang pada akhirnya akan menentukan apakah prediction market diperlakukan sebagai instrumen keuangan berbasis kripto atau sebagai bentuk perjudian yang tunduk pada aturan lokal.