Prabowo Soroti Kekayaan Alam Belum Dinikmati Rakyat, Dorong Transformasi Ekonomi Pancasila

Prabowo Soroti Kekayaan Alam Belum Dinikmati Rakyat, Dorong Transformasi Ekonomi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong dilakukannya transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai langkah strategis untuk memastikan pemerataan kesejahteraan.

Dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo menekankan bahwa momentum ini menjadi refleksi penting bagi arah pembangunan nasional ke depan.

“Saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat, adalah melakukan transformasi bangsa,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa fokus utama transformasi tersebut adalah pada sektor ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu beralih dari sistem ekonomi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila menuju sistem yang lebih berkeadilan, berdaulat, dan berpihak pada rakyat.

“Terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berdasarkan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berlandaskan Pancasila,” lanjutnya.

Kekayaan Alam Besar, Nilai Tambah Belum Optimal

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan strategis dalam rantai pasok global. Mulai dari tembaga, nikel, timah, emas, hingga logam tanah jarang yang kini menjadi komponen penting dalam industri teknologi dan energi terbarukan.

Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu produsen utama komoditas global seperti kelapa sawit dan batu bara, serta memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan.

“Kita adalah produsen utama berbagai komoditas penting dunia. Bahkan, dalam beberapa sektor pangan, kita mulai menunjukkan kemandirian yang semakin kuat di tengah tekanan global,” kata Prabowo.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah mendorong kebijakan hilirisasi industri, khususnya pada komoditas mineral seperti nikel, guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya investasi di sektor pengolahan dan manufaktur berbasis sumber daya alam.

Namun demikian, Prabowo mengakui bahwa selama ini sebagian besar nilai tambah dari kekayaan tersebut justru dinikmati oleh pihak di luar negeri.

“Terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama nilai tambah dinikmati di luar negeri, sementara rakyat kita sering hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegasnya.

Pancasila sebagai Fondasi Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan semata, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam merumuskan kebijakan, termasuk di bidang ekonomi.

Menurutnya, sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Konsep ekonomi Pancasila sendiri menekankan prinsip gotong royong, kemandirian, serta keberpihakan pada kepentingan nasional tanpa mengabaikan keterbukaan terhadap kerja sama global.

Tantangan Pemerataan dan Kualitas Pertumbuhan

Prabowo juga menyoroti bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren positif, tantangan utama yang masih dihadapi adalah soal pemerataan hasil pembangunan.

Berdasarkan berbagai indikator ekonomi terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen, namun ketimpangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah.

“Pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu sudah dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia?” kata Prabowo.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk jujur melihat kondisi tersebut dan bersama-sama mencari solusi yang lebih inklusif. Pemerintah, menurutnya, akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, program strategis seperti penguatan industri nasional, percepatan hilirisasi, serta pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa disebut menjadi bagian dari upaya mempersempit kesenjangan ekonomi.

Momentum Hari Lahir Pancasila

Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang penuh tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga transformasi digital.

Presiden Prabowo memimpin langsung upacara yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Ia tiba di lokasi sekitar pukul 09.56 WIB didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara.

Kehadiran para tokoh tersebut mencerminkan pentingnya peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan arah pembangunan nasional.

Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, pemerintah diperkirakan akan memperkuat strategi transformasi ekonomi melalui sejumlah langkah konkret, seperti peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, penguatan UMKM, serta reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan dan optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, Prabowo berharap Indonesia tidak hanya menjadi negara kaya sumber daya, tetapi juga mampu memastikan kekayaan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata.