Pramono Anung Pastikan DKI Jakarta Terbitkan Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun pada Juni 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun pada Juni 2027. Penerbitan obligasi tersebut menjadi bagian dari strategi creative financing atau pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan berbagai proyek strategis di Ibu Kota tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pemerintah DKI Jakarta mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan bulan Juni tahun depan kita akan menerbitkan obligasi daerah. Besarnya Rp 3,5 triliun, tenornya 7 tahun,” ujar Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan II 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat maupun investor institusi. Dana hasil penerbitan obligasi umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan transportasi, fasilitas publik, pengelolaan air, hingga pengembangan kawasan.

Pramono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi pembiayaan pembangunan Jakarta agar lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan instrumen pasar modal, pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber pendanaan yang lebih beragam sehingga pembangunan tidak hanya mengandalkan penerimaan pajak maupun transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, penerbitan obligasi daerah juga menjadi salah satu upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat iklim investasi di Jakarta. Kehadiran instrumen pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Ibu Kota.

Selain mempersiapkan penerbitan obligasi, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan berbagai langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sepanjang semester I 2026, pemerintah daerah telah memberikan pendampingan kepada 251 perusahaan dalam menyelesaikan berbagai hambatan usaha dan investasi, mulai dari aspek perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga penyelesaian kendala administratif.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga memfasilitasi 13 potensi kerja sama investasi dengan calon investor pada berbagai sektor strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.

“Untuk menjaga kepercayaan dunia usaha ini, sekaligus memperkuat iklim investasi yang sehat dan produktif serta memberikan kepastian dan kemudahan, Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah-langkah strategis,” jelas Pramono.

Obligasi Daerah Diatur Ketat

Penerbitan obligasi daerah di Indonesia memiliki sejumlah persyaratan yang diatur pemerintah. Selain harus memperoleh persetujuan DPRD, pemerintah daerah juga wajib mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Penerbitan obligasi juga harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dipasarkan kepada investor melalui pasar modal.

Di sisi lain, dana yang diperoleh dari obligasi daerah tidak dapat digunakan untuk menutup defisit operasional atau membiayai belanja rutin pemerintah. Dana tersebut harus dialokasikan untuk proyek investasi yang produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.

Dengan tenor selama tujuh tahun, obligasi yang akan diterbitkan DKI Jakarta diperkirakan dapat menarik minat investor yang mencari instrumen pendapatan tetap dengan jangka waktu menengah hingga panjang, terutama jika didukung oleh kondisi fiskal daerah yang sehat.

Realisasi Investasi Jakarta Tumbuh Signifikan

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga memaparkan realisasi investasi Jakarta sepanjang semester I 2026 yang mencapai Rp173,6 triliun. Nilai tersebut meningkat 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi investasi tersebut terdiri atas:

• Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Rp106 triliun
• Penanaman Modal Asing (PMA): Rp67,1 triliun

Menurut Pramono, capaian tersebut menempatkan Jakarta sebagai daerah dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Kontribusi Jakarta terhadap total realisasi investasi nasional mencapai 17,20 persen, menunjukkan peran strategis ibu kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.

“Capaian ini menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi Jakarta,” kata Pramono.

Ia menambahkan, pertumbuhan investasi tersebut menjadi indikator positif bahwa dunia usaha masih melihat Jakarta sebagai lokasi yang menarik untuk mengembangkan bisnis. Ke depan, Pemprov DKI akan terus memperkuat pelayanan perizinan, mempercepat proses investasi, serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta guna menjaga tren pertumbuhan investasi tetap positif.

Melalui kombinasi pembiayaan kreatif, peningkatan kemudahan berusaha, serta pertumbuhan investasi yang kuat, Pemprov DKI Jakarta berharap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat terus berjalan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global.