Purbaya Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polri Jika Defisit APBN Tertekan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan yang lebih besar. Meski demikian, ia menegaskan skenario tersebut masih sebatas opsi dan belum menjadi kebijakan pemerintah.

Menurut Purbaya, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai pengalihan maupun pengurangan anggaran kedua sektor tersebut. Kondisi keuangan negara dinilai masih cukup kuat untuk menopang berbagai program prioritas pemerintah.

“Belum. Tapi begini, hitungan anggaran posnya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas,” kata Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).

Ia menambahkan, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam batas yang aman sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan pemangkasan anggaran pertahanan maupun kepolisian.

“Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang tetap mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola APBN di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Kementerian Keuangan terus memantau perkembangan penerimaan negara, belanja pemerintah, hingga potensi risiko yang dapat memengaruhi target defisit anggaran sepanjang tahun.

Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Pemerintah

Wacana efisiensi belanja negara sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menegaskan bahwa penghematan anggaran menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ruang fiskal sehingga pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prabowo, efisiensi dilakukan bukan semata untuk mengurangi belanja negara, melainkan mengalihkan penggunaan anggaran agar lebih produktif dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien, bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Presiden Prabowo saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).

Pemerintah menilai belanja negara harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Defisit APBN Masih Dijaga

Meski membuka peluang penghematan di sejumlah pos belanja besar, pemerintah menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi prioritas. Sesuai ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, defisit APBN dijaga agar tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Karena itu, setiap perubahan alokasi anggaran akan mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional, realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan, serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas.

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.

Anggaran MBG Ikut Dievaluasi

Selain membuka opsi efisiensi pada sektor pertahanan dan kepolisian, Purbaya juga mengungkapkan akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.

Pertemuan tersebut akan membahas strategi implementasi program setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian anggaran program tersebut.

“Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas akan ada penurunan,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, ia memastikan pembahasan mengenai anggaran MBG tidak menjadi agenda dalam Sidang Kabinet Paripurna. Fokus utama sidang, kata dia, adalah mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional, mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi muncul, serta membahas strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Enggak, enggak. Tadi enggak bahas MBG, bahas kemajuan ekonomi sekarang, dan risiko apa yang kita hadapi ke depan serta strategi Presiden apa,” kata Purbaya.

Anggaran MBG Turun Jadi Rp268 Triliun

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menyesuaikan anggaran program Makan Bergizi Gratis pada 2026. Nilai anggaran yang semula dirancang sebesar Rp335 triliun dikurangi menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi APBN.

Purbaya menjelaskan, penyesuaian tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif tanpa mengurangi tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

“Rp268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar Badan Gizi Nasional memiliki ruang untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil yang maksimal.

Pemerintah juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan MBG secara berkala. Jika dibutuhkan dan kondisi fiskal memungkinkan, besaran anggaran masih dapat disesuaikan kembali berdasarkan hasil evaluasi, tingkat penyerapan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Dengan berbagai langkah efisiensi tersebut, pemerintah berharap APBN tetap sehat dan berkelanjutan, sekaligus mampu mendukung seluruh program prioritas nasional tanpa mengabaikan stabilitas fiskal maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.