Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan Kevin Warsh sebagai calon Ketua Federal Reserve (The Fed) untuk menggantikan Jay Powell kian memicu perdebatan sengit di kalangan pelaku pasar dan ekonom global. Warsh, mantan anggota Dewan Gubernur The Fed, tampil dengan janji besar: membuka era suku bunga rendah yang berkelanjutan, didorong oleh apa yang ia sebut sebagai “ledakan produktivitas” akibat perkembangan pesat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dalam berbagai pernyataan publiknya, Warsh menyampaikan keyakinan bahwa AI akan menjadi katalis peningkatan produktivitas terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Menurutnya, otomatisasi, pemrosesan data skala besar, dan efisiensi berbasis AI akan memperluas kapasitas produksi AS secara signifikan. Jika kapasitas ekonomi meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan, tekanan inflasi diyakini akan mereda, memberi ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga tanpa memicu lonjakan harga.

Warsh bahkan menyiratkan bahwa paradigma kebijakan moneter perlu diperbarui. Ia menilai kerangka lama The Fed terlalu berhati-hati dan belum sepenuhnya memperhitungkan dampak struktural dari teknologi baru. Dalam pandangannya, AI bukan sekadar siklus inovasi biasa, melainkan perubahan mendasar yang mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan output, dan menahan inflasi dalam jangka panjang.

Namun, optimisme tersebut tidak sepenuhnya diamini oleh kalangan akademisi dan ekonom arus utama. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Financial Times bersama Clark Center for Global Markets Universitas Chicago menunjukkan sikap yang jauh lebih skeptis. Hampir 60 persen dari 45 ekonom yang disurvei menilai dampak AI terhadap inflasi dan biaya pinjaman dalam dua tahun ke depan akan sangat terbatas. Mereka memperkirakan pengaruhnya terhadap inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures) maupun suku bunga netral The Fed tidak akan melebihi 0,2 persen.

Jonathan Wright, ekonom Universitas Johns Hopkins sekaligus mantan pejabat The Fed, menegaskan bahwa lonjakan AI belum tentu bersifat disinflasioner. “Saya rasa ledakan AI bukanlah guncangan disinflasi,” ujarnya, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (9/2/2026). Menurut Wright, peningkatan produktivitas sering kali membutuhkan waktu lama untuk benar-benar tercermin dalam data inflasi, sementara dampak awalnya justru bisa memicu lonjakan permintaan investasi dan belanja modal.

Pandangan ini diamini oleh sekitar sepertiga responden survei, yang justru memperingatkan bahwa AI berpotensi mendorong kenaikan suku bunga netral. Alasannya, adopsi AI dalam skala besar membutuhkan investasi masif di sektor teknologi, pusat data, energi, dan infrastruktur digital, yang pada akhirnya bisa meningkatkan permintaan pembiayaan dan menekan kapasitas ekonomi dalam jangka pendek.

Tekanan Politik dan Target Trump

Tantangan Warsh tidak hanya datang dari perdebatan akademis, tetapi juga dari dinamika politik dan internal The Fed sendiri. Upayanya untuk mendorong pemangkasan suku bunga diperkirakan akan menghadapi resistensi kuat di dalam Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Saat ini, suku bunga acuan AS masih bertahan di atas 3,25 persen, mencerminkan sikap hati-hati bank sentral di tengah ketidakpastian inflasi dan kondisi global.

Di sisi lain, Presiden Trump secara terbuka menyuarakan keinginannya agar suku bunga dipangkas drastis hingga ke level 1 persen. Target ini dinilai sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan menjelang pemilihan paruh waktu (midterm election) pada November mendatang. Namun, proyeksi resmi FOMC menunjukkan pandangan yang jauh lebih konservatif, dengan peluang penurunan suku bunga hanya sekitar 0,25 poin sepanjang tahun ini.

Perbedaan visi ini memunculkan kekhawatiran soal independensi The Fed. Sejumlah analis menilai bahwa jika Warsh terlalu dekat dengan agenda politik Trump, kredibilitas kebijakan moneter AS bisa tergerus, terutama di mata investor global.

Selain kebijakan suku bunga, Warsh juga mendapat sorotan tajam terkait sikapnya terhadap neraca keuangan The Fed. Ia berencana mengecilkan ukuran neraca yang saat ini mencapai sekitar USD 6,6 triliun, hasil dari program pelonggaran kuantitatif pascakrisis dan pandemi, menuju level sebelum krisis 2008, yakni di bawah USD 1 triliun.

Langkah ini dinilai kontradiktif oleh banyak pengamat. Di satu sisi, Warsh mendorong suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan. Namun di sisi lain, pengetatan neraca secara agresif berisiko menyedot likuiditas dari sistem keuangan, yang justru dapat memperketat kondisi moneter secara tidak langsung.

“Ketidakpastian merajalela. Sulit untuk memprediksi arah kebijakannya secara pasti,” ujar Jane Ryngaert dari Universitas Notre Dame. Menurutnya, kombinasi suku bunga rendah dan pengetatan neraca adalah resep kebijakan yang berisiko jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati.

Risiko Krisis Keuangan

Kekhawatiran lain datang dari agenda deregulasi perbankan yang diusung pemerintahan Trump dan didukung oleh Warsh. Lebih dari 60 persen responden survei memperingatkan bahwa pelonggaran aturan perbankan kemungkinan tidak akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi meningkatkan risiko instabilitas dan krisis keuangan di masa depan.

Para ekonom menilai bahwa pelajaran dari krisis 2008 masih relevan. Pengawasan yang longgar, dikombinasikan dengan likuiditas murah dan inovasi keuangan yang agresif, dapat menciptakan gelembung aset dan kerentanan sistemik yang baru.

Kini, perhatian pasar tertuju pada proses konfirmasi di Senat yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Mei mendatang. Investor, pelaku pasar, dan publik global menanti apakah Kevin Warsh benar-benar akan memimpin The Fed dengan visi transformasional berbasis AI, atau justru membawa kebijakan yang memperbesar ketidakpastian bagi perekonomian Negeri Paman Sam di tengah lanskap global yang rapuh.