RUU Bipartisan di Kongres AS Lindungi Pengembang Blockchain

Kongres Amerika Serikat memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru untuk mendorong inovasi di sektor blockchain dan melindungi pengembang perangkat lunak kripto dari tuntutan pidana yang tidak adil.

RUU ini bernama Promoting Innovation in Blockchain Development Act, dan diajukan oleh anggota DPR AS Scott Fitzgerald, Ben Cline, dan Zoe Lofgren, dengan dukungan dari kedua partai politik.

Tujuan utama RUU ini adalah memastikan bahwa pengembang blockchain tidak dikategorikan sebagai penyelenggara pengiriman uang (money transmitter) hanya karena menulis atau merilis kode. Dalam aturan yang diusulkan, seseorang atau perusahaan baru bisa disebut money transmitter jika mereka benar-benar mengendalikan atau menyimpan dana, aset kripto, atau nilai yang setara dengan uang.

Pelaku industri kripto menilai RUU ini penting karena memberikan kepastian hukum bagi developer yang tidak memegang dana pengguna. Sebelumnya, ada pengembang yang sempat diselidiki meskipun mereka hanya membuat software dan tidak pernah mengelola aset kripto milik pengguna.

Menurut DeFi Education Fund, jika pengembang blockchain terus ditekan, mereka bisa memilih pindah ke luar negeri. Hal ini berisiko mengurangi pengaruh Amerika Serikat dalam penentuan standar blockchain global, melemahkan pengawasan, serta menyulitkan upaya mendeteksi kejahatan keuangan.

RUU ini juga menegaskan bahwa aturan baru tidak menghambat aparat penegak hukum untuk menindak kejahatan seperti pencucian uang atau penipuan kripto. Penegakan hukum tetap dapat dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Perwakilan Cline menyatakan RUU ini memberi kejelasan hukum dengan melindungi developer yang tidak menguasai dana pengguna, sambil tetap memungkinkan aparat menargetkan pelaku kejahatan sesungguhnya. Fitzgerald menambahkan bahwa RUU ini memperjelas batas antara pembuat software blockchain dan pihak yang benar-benar memindahkan atau mengelola dana. Sementara itu, Lofgren menegaskan bahwa aturan ini melindungi pengembang dari risiko jerat hukum yang keliru.