Usai Harga Pertamax Naik, Permintaan BBM Subsidi Meningkat

Usai Harga Pertamax Naik, Permintaan BBM Subsidi Meningkat

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamina Dex, mulai memengaruhi pola konsumsi masyarakat di Jawa Timur. PT Pertamina Patra Niaga mencatat adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, terutama dari Pertamax ke Pertalite, setelah penyesuaian harga yang diberlakukan beberapa waktu lalu.

Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan secara rata-rata terjadi peralihan konsumsi sekitar 7 hingga 10 persen di wilayah Jawa Timur. Pergeseran tersebut terutama terlihat di kawasan perkotaan yang memiliki jumlah kendaraan tinggi dan mobilitas masyarakat yang padat.

“Secara rata-rata di wilayah Jawa Timur terdapat peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sekitar 7–10 persen,” ujar Ahad dalam temu media di Surabaya, dikutip dari Antara, Rabu (8/7/2026).

Menurut Ahad, perubahan pola konsumsi ini merupakan respons masyarakat terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi. Konsumen yang sebelumnya rutin menggunakan Pertamax kini sebagian memilih Pertalite sebagai alternatif untuk menekan pengeluaran operasional, terutama bagi pengguna kendaraan yang memiliki intensitas penggunaan harian cukup tinggi.

Wilayah urban menjadi kontributor terbesar terhadap perubahan tersebut. Tingginya jumlah kendaraan pribadi serta aktivitas ekonomi di kota-kota besar membuat dampak penyesuaian harga lebih cepat terlihat dibandingkan wilayah lain.

Meski demikian, Pertamina memastikan peningkatan permintaan Pertalite masih dapat diantisipasi. Perusahaan telah melakukan pemantauan konsumsi secara berkala dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar distribusi BBM tetap berjalan lancar di seluruh SPBU.

Menurut Pertamina, analisis terhadap tren konsumsi telah dilakukan sejak awal terjadinya perubahan harga. Hasil proyeksi tersebut kemudian didistribusikan kepada unit operasional di setiap wilayah serta dikoordinasikan bersama pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap kecukupan pasokan hingga akhir tahun 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan distribusi maupun kelangkaan BBM bersubsidi di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Pertamina juga terus melakukan penyesuaian pola penyaluran sesuai perkembangan konsumsi di lapangan.

Terkait kemungkinan bertambahnya kebutuhan kuota BBM subsidi akibat migrasi konsumen, Ahad menegaskan bahwa kewenangan penetapan kuota sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pertamina hanya menjalankan fungsi sebagai operator yang bertugas menyalurkan BBM sesuai alokasi resmi yang telah ditetapkan.

“Kami sudah mengantisipasinya. Namun kuota merupakan bagian dari penugasan pemerintah sehingga keputusan mengenai jumlah kuota yang dapat disalurkan di masing-masing wilayah tetap berada di tangan pemerintah pusat,” kata Ahad.

Sebagai informasi, alokasi BBM bersubsidi di Jawa Timur hingga akhir 2026 ditetapkan sebesar 2,47 juta kiloliter (KL) untuk Biosolar dan 3,96 juta KL untuk Pertalite. Besaran kuota tersebut menjadi acuan dalam penyaluran BBM subsidi di seluruh wilayah provinsi.

Fenomena perpindahan konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi bukan kali pertama terjadi ketika terdapat perubahan harga energi. Secara umum, selisih harga yang semakin lebar antara kedua jenis BBM cenderung mendorong sebagian konsumen, khususnya yang kendaraan dan kemampuan ekonominya masih memenuhi ketentuan penggunaan Pertalite, untuk beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau.

Di sisi lain, Pertamina mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan jenis BBM yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan. Penggunaan bahan bakar dengan angka oktan yang sesuai dinilai dapat membantu menjaga performa mesin, efisiensi pembakaran, serta mendukung umur pakai kendaraan dalam jangka panjang.

Ke depan, perkembangan konsumsi BBM di Jawa Timur diperkirakan akan terus dipantau secara intensif. Evaluasi berkala antara Pertamina dan pemerintah akan menjadi dasar dalam memastikan distribusi energi tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat hingga penghujung tahun.