Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) resmi menyepakati langkah penanganan atas kelalaian pembayaran bunga ke-13. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung pada 21 April 2026 dan menjadi salah satu momen krusial dalam proses restrukturisasi keuangan perseroan.

Mengacu pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (24/4/2026), risalah rapat yang disampaikan oleh PT Bank Mega Tbk selaku wali amanat menunjukkan bahwa mayoritas pemegang obligasi menerima penjelasan manajemen serta menyetujui skema penyelesaian yang diajukan oleh emiten.

RUPO tersebut dihadiri oleh pemegang obligasi yang mewakili nilai pokok sebesar Rp1,089 triliun atau setara 93,529% dari total obligasi yang masih beredar. Tingkat partisipasi yang tinggi ini memastikan rapat memenuhi kuorum sesuai ketentuan perjanjian perwaliamanatan, sehingga seluruh keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Fokus pada Kelalaian Pembayaran Bunga

Agenda utama dalam RUPO adalah penjelasan dari manajemen WIKA terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran bunga ke-13 untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri A, B, dan C. Dalam paparannya, manajemen menguraikan tekanan likuiditas yang dihadapi perseroan, termasuk dampak dari siklus pembayaran proyek infrastruktur serta penugasan pemerintah yang belum sepenuhnya menghasilkan arus kas optimal.

Direktur Utama Agung Budi Waskito bersama Direktur Keuangan Sumadi menegaskan bahwa langkah yang diusulkan merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk menjaga kesinambungan operasional sekaligus memenuhi kewajiban kepada kreditur secara bertahap.

Selain itu, manajemen juga menekankan bahwa kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan yang lebih luas di sektor konstruksi nasional, terutama terkait keterlambatan pembayaran proyek, kenaikan biaya bahan baku, serta penyesuaian prioritas belanja infrastruktur pemerintah.

Hasil Voting: Dukungan Mayoritas Kuat

Dari total 1,089 miliar suara yang hadir dalam rapat, sebanyak 908,5 juta suara atau 83,387% menyatakan setuju terhadap usulan emiten. Sementara itu, 151 juta suara atau 13,86% menyatakan tidak setuju.

Adapun suara abstain sebesar 30 juta suara mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.14 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa suara abstain dianggap mengikuti suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju meningkat menjadi 938,5 juta suara atau 86,14%.

Hasil ini mempertegas bahwa mayoritas investor masih memberikan kepercayaan terhadap rencana restrukturisasi yang diajukan oleh WIKA, meskipun terdapat kekhawatiran atas risiko likuiditas jangka pendek.

Proses Formal dan Pengawasan

RUPO turut dihadiri oleh notaris Humberg Lie serta perwakilan wali amanat. Rapat berlangsung selama lebih dari dua jam, dari pukul 16.16 WIB hingga 18.36 WIB, dengan pembahasan yang cukup intens terkait skema penyelesaian dan proyeksi keuangan perseroan.

Dengan disetujuinya usulan tersebut, hasil RUPO menjadi sah dan mengikat bagi seluruh pemegang obligasi. Tahap selanjutnya yang menjadi perhatian utama adalah implementasi keputusan, termasuk jadwal pembayaran baru, skema restrukturisasi, serta transparansi komunikasi kepada investor.

Update Terbaru: Tekanan Industri Masih Berlanjut

Memasuki 2026, sektor konstruksi Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk ketatnya likuiditas dan selektivitas proyek baru. Sejumlah analis menilai bahwa keberhasilan restrukturisasi WIKA akan sangat bergantung pada percepatan pembayaran proyek pemerintah serta kemampuan perseroan dalam melakukan divestasi aset non-produktif.

Di sisi lain, dukungan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan WIKA, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis nasional (PSN).

Kinerja 2025: Perbaikan Operasional di Tengah Restrukturisasi

Sepanjang 2025, WIKA mencatat kontrak baru sebesar Rp17,46 triliun, sehingga total kontrak berjalan mencapai Rp50,52 triliun. Dari jumlah tersebut, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp20,45 triliun, yang terdiri dari Rp13,33 triliun dari non-KSO dan Rp7,12 triliun dari KSO.

Perseroan berhasil mencatat laba kotor sebesar Rp1,13 triliun, dengan Gross Profit Margin (GPM) meningkat dari 7,9% pada 2024 menjadi 8,5% di 2025. Peningkatan ini terutama ditopang oleh segmen inti seperti infrastruktur, gedung, serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Selain itu, EBITDA operasional tercatat positif sebesar Rp426,52 miliar, mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dan operational excellence di tengah proses restrukturisasi.

Perbaikan Struktur Keuangan

WIKA juga menunjukkan progres dalam memperbaiki struktur keuangan. Sepanjang 2025, utang usaha berhasil ditekan sebesar Rp1,79 triliun (turun 29,5%), sementara utang berbunga turun Rp2,08 triliun (turun 5,9%).

Dari sisi pengelolaan aset, perseroan berhasil menurunkan piutang sebesar Rp1,89 triliun menjadi Rp4,58 triliun, serta menekan nilai pekerjaan dalam proses konstruksi sebesar Rp1,15 triliun.

Langkah ini merupakan bagian dari delapan strategi penyehatan keuangan (8 stream) yang mencakup optimalisasi arus kas, efisiensi proyek, restrukturisasi utang, hingga percepatan penagihan.

Strategi 2026: Restrukturisasi dan Divestasi

Memasuki 2026, WIKA menargetkan kelanjutan restrukturisasi komprehensif, termasuk penurunan beban keuangan dari proyek penugasan serta divestasi aset yang belum memberikan kontribusi laba.

Manajemen menegaskan bahwa transformasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kreditur, dan mitra kerja. Komunikasi intensif dengan pemegang saham mayoritas juga terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program penyehatan.

Ke depan, keberhasilan implementasi hasil RUPO serta konsistensi dalam menjalankan strategi restrukturisasi akan menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas keuangan WIKA di tengah dinamika industri konstruksi yang masih menantang.