Pemerintah Siapkan Stimulus Baru: BLT Rp 30 Triliun untuk Sekitar 140 Juta Orang

Pemerintah Indonesia bakal segera merealisasikan paket stimulus ekonomi lanjutan berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan nilai total sekitar Rp 30 triliun. Program ini akan disalurkan kepada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama periode Oktober, November, dan Desember 2025. Jika setiap keluarga diasumsikan terdiri dari empat orang, maka total penerima manfaat bisa mencapai 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang meminta agar jumlah penerima BLT diperluas untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Pemerintah menambahkan 17,2 juta KPM baru ke dalam daftar penerima, sehingga total penerima meningkat menjadi 35.046.783 KPM.

“Ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang, kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu dan dua orang anak,” ujar Menko Airlangga pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Sasaran dan Kriteria Penerima

Airlangga menjelaskan, tambahan penerima BLT diperuntukkan bagi rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu kelompok desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin). Kriteria ini ditetapkan berdasarkan data sensus ekonomi nasional dan data kesejahteraan sosial terbaru.

Bantuan ini bersifat tambahan di luar program reguler yang sudah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dengan demikian, stimulus baru ini diharapkan dapat memperluas jangkauan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang belum tersentuh program bantuan sebelumnya.

Skema dan Jadwal Penyaluran

Penyaluran BLT akan dimulai pada pekan depan dengan dua skema utama:

• Sekitar 18,3 juta KPM akan menerima bantuan melalui bank-bank BUMN (Himbara).

• Sebanyak 17,2 juta KPM lainnya akan menerima BLT melalui PT Pos Indonesia (Persero) mulai Senin, 20 Oktober 2025.

Sebagai simbolis, penyaluran awal dilakukan kepada 50 orang penerima baru yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan pemerintah.

Program Magang Nasional Diperluas

Selain program BLT, pemerintah juga memperluas Program Magang Nasional bagi para lulusan baru perguruan tinggi. Tahap awal program ini akan melibatkan 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025, dan akan bertambah menjadi 100.000 peserta pada bulan November mendatang.

Peserta magang akan menerima uang saku bulanan sesuai dengan standar daerah masing-masing. Pemerintah juga menanggung iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKH) dan Jaminan Kematian bagi seluruh peserta. Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat 1.666 perusahaan telah membuka 26.181 posisi magang, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 156 ribu orang.

Program magang ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi para pencari kerja baru sekaligus menyiapkan tenaga kerja muda yang lebih siap masuk ke dunia industri.

Latar Belakang Stimulus dan Dampaknya

Stimulus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan perlambatan ekonomi dunia. Paket senilai Rp 30 triliun ini adalah bagian dari kebijakan fiskal yang lebih besar, menyusul paket-paket sebelumnya yang telah diluncurkan sejak 2024.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah pendukung, antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram per keluarga, program padat karya, serta insentif pajak bagi sektor pariwisata dan transportasi. Semua program ini ditujukan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor utama perekonomian Indonesia.

Airlangga Hartarto menyebut bahwa tambahan stimulus ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025, serta memperkuat ketahanan sosial menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan langkah lanjutan berupa diskon tiket transportasi domestik, serta bantuan pangan tambahan bagi daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Tantangan dan Catatan Kritis

1. Efektivitas Penyaluran
   Pemerintah harus memastikan proses distribusi bantuan berjalan tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hambatan logistik serta validasi data menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi.

2. Validitas Data Penerima
   Integrasi data antara Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Pemerintah berkomitmen menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diperbarui tahun ini.

3. Risiko Inflasi
   Peningkatan konsumsi masyarakat akibat penyaluran BLT berpotensi menimbulkan tekanan inflasi, terutama pada bahan pokok. Karena itu, pemerintah menyiapkan langkah pengendalian harga dan memperkuat pasokan melalui kerja sama dengan Bulog dan pemerintah daerah.

4. Keberlanjutan Fiskal
   Program ini menggunakan dana hasil efisiensi dan realokasi anggaran APBN. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan fiskal dan tidak menambah beban utang secara signifikan.

5. Pemantauan dan Evaluasi
   Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap dampak penyaluran BLT terhadap tingkat konsumsi, daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Evaluasi dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Harapan Pemerintah

Dengan berbagai program stimulus yang digulirkan, pemerintah berharap dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5,2%–5,4% pada akhir 2025. Selain itu, peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat diharapkan mampu menahan potensi perlambatan ekonomi akibat tekanan global.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri.

“Pemerintah akan terus hadir untuk membantu masyarakat, terutama yang paling terdampak. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar tidak ada warga yang tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Airlangga.